Realitarakyat.com – Polemik reshuffle kabinet menguat usai pemerintah dan DPR sepakat meleburkan dua kementerian Kemendikbud dan Kemenristek menjadi satu, serta munculnya Kementerian Investasi. Banyak nama bergulir untuk mengisi dua pos kementerian baru tersebut.
Atas hal tersebut, politikus Partai Demokrat Anwar Hafid memberikan lima catatan penting bagi sosok yang nantinya akan dipilih sebagai Menteri Investasi.
Anwar mengatakan meskipun nantinya yang akan menjadi menteri investasi nantinya merupakan hak prerogratif presiden Joko Widodo (Jokowi) namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi.
“Sebagai wakil rakyat di DPR sekaligus mantan bupati yang pernah merintis kabupaten dan kini menjadi tujuan investasi Indonesia bagi industri pertambangan dunia di kabupaten Morowali Sulawesi tengah saya ingin berbagi 5 catatan penting bagi menteri investasi yang nomenklaturnya sudah di sahkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR,” kata Anwar kepada wartawan, Jumat (23/4/2021).
Anwar menegaskan hal pertama yang harus dilakukan oleh menteri investasi, ialah memastikan perizinan benar-benar berlangsung secara mudah dan transparan.
“Karena tidak akan ada investasi tanpa kemudahan perizinan. Kita harus menghapuskan hambatan perizinan ini dengan membuat regulasi yang memudahkan investasi bisa berjalan dan bebas dari konflik kepentingan apalagi kepentingan politik baik di pusat sampai daerah,” tegasnya.
Sedangkan yang kedua, Mantan Bupati Morowali tersebut menuturkan bila sebaiknya seluruh perizinan yang terkait investasi berlangsung terpusat dan tunggal tidak mesti mengurus pada banyak Kementerian.
“Yang membuat para investor sudah lelah berurusan sebelum berinvestasi,” tuturnya.
Hal ketiga yang harus dipastikan ialah kementerian investasi menjadi regulator yang membawahi segala jenis perizinan dan prasyarat pelaksanaan.
“Termasuk jika mesti berhubungan dengan kementerian lain, namun semua pintu tersebut berada di kementerian investasi. Hal ini penting, agar para investor tidak perlu kerepotan berurusan dengan banyak pintu kementerian,” ungkapnya.
Keempat, Anwar meminta, agar pemerintah harus berani mencabut seluruh kewenangan perizinan terkait investasi dan menyerahkan pintu mekanisme perizinan tersebut kepada kementerian investasi.
“Kelima, sebaiknya menteri investasi bekerja secara independen dan bukan bekerja sebagai partisan politik namun orang yang akan bertangung jawab bagi kemajuan ekonomi bangsa dan negara yang muaranya kesejahteraan rakyat secara luas bukan demi kepentingan politik,” ujarnya.
Anwar pun mengaku optimis, jika kelima hal ini dapat diwujudkan oleh kementerian investasi maka akan memacu gerak langkah ekonomi negeri ini.
“Yang kaya namun belum berdaya akibat panjangnya jejaring birokratisasi antar kelembagaan selama ini,” pungkasnya.[prs]
