Connect with us

Hukum

Ini Alasan KPK Cekal Azis Syamsuddin ke Luar Negeri

Diterbitkan

Pada

Ini Alasan KPK Cekal Azis Syamsuddin ke Luar Negeri

Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dicegah KPK bepergian ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan. KPK mengaku pencegahan dilakukan untuk memudahkan melakukan pemeriksaan.

“Semua kita lakukan untuk kepentingan memudahkan jika KPK memerlukan permintaan keterangan terhadap setiap orang yang diperlukan untuk pengumpulan keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dialami atau didengar sesuai kesaksiannya,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Jumat (30/4/2021).

Pencegahan untuk Azis itu berlaku sejak 27 April 2021 hingga 6 bulan ke depan. Selain Azis, ada dua orang lain yang diketahui berinisial AS dan AGL. Profil keduanya diketahui sebagai swasta, tapi dari hasil penelusuran, didapati keduanya pernah terafiliasi dengan partai politik (parpol).

“Pelarangan bepergian ke luar tersebut terhitung mulai 27 April 2021 hingga selama 6 bulan ke depan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri secara terpisah.

“Langkah pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia,” imbuhnya.

Pencegahan ke mancanegara ini berkaitan dengan perkara suap dari Wali Kota M Syahrial kepada penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara bernama Maskur Husein. Ketiganya sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Sedangkan kabar terakhir mengenai perkara ini terkait Azis Syamsuddin adalah tentang penggeledahan di ruang kerja dan rumahnya pada Rabu, 28 April 2021.

“Dalam proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang yang terkait dengan perkara,” kata Ali saat itu.

AKP Robin dijerat KPK setelah diduga menerima Rp 1,3 miliar dari Rp 1,5 miliar yang dijanjikan M Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai. Pemberian uang itu dimaksudkan agar AKP Robin mengurus perkara dugaan korupsi di KPK yang diduga menjerat Syahrial.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Penuntasan Kasus Jiwasyara dan Asabri, Pakar Dorong Eksaminasi Nasional

Diterbitkan

Pada

Penulis

Penuntasan Kasus Jiwasyara dan Asabri, Pakar Dorong Eksaminasi Nasional
Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad (foto: ist/net)
Baca Berita

Hukum

KY Tegaskan Tak Pernah Minta Pungutan pada Calon Hakim Agung

Diterbitkan

Pada

Penulis

KY Tegaskan Tak Pernah Minta Pungutan pada Calon Hakim Agung
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Daerah

Atasi Kelompok Bersenjata, TNI dan Polri Diminta Tak Timbulkan Masalah HAM

Diterbitkan

Pada

Penulis

Atasi Kelompok Bersenjata, TNI dan Polri Diminta Tak Timbulkan Masalah HAM
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...