Connect with us

Hukum

Ini Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Diterbitkan

Pada

Ini Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) untuk memberhentikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebutkan, tidak hanya pada persoalan Singapura saja Karyoto melakukan kesalahan.

Kurnia menyebut, setidaknya terdapat lima kesalahan yang dilakukan Karyoto selama berada di KPK.

“Pertama, Deputi Penindakan diduga tidak melakukan evaluasi kepada tim yang mencari buronan Harun Masiku. Padahal salah satu pimpinan KPK mengayakan akan mengevaluasi tim tersebut. Namun perintah itu sepertinya tidak ditindaklanjuti Kartoyo,” uar Kurnia, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/4/2021).

Kedua, lanjut Kurnia, Kartoyo menyambut saksi perkara dugaan suap proyek penyediaan air minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agung Firman di loby gedung KPK, Jakarta pada Desember 2020.

“Padahal kedatangan dari Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) itu bukan dalam rangka menghadiri acara tertentu, melainkan untuk kebutuhan sebagai saksi,” sambungnya.

Kurnia menyebut, alasan ketiga terkait kasus korupsi benih bening lobster (BBL) dengan terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Saat itu, Kartoyo mengatakan tidak perlu memanggil dan mencari keterangan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Antam Novambar.

Padahal, PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri sudah menjelaskan bahwa ada perintah dari Edhy pada Antam terkait Bank Garansi.

“Keempat, dalam penanganan kasus korupsi bansos. Kedeputian Penindakan tidak segera memanggil Herman Herry terkait statusnya sebagai saksi, tindakan penggeledahan KPK juga terkesan lambat,” ungkap Kurnia.

Baca juga: Jabat Deputi Penindakan KPK, Karyoto Tak Lapor LHKPN Sejak 2013

Alasan kelima menurut Kurnia adalah keterangan Kartoyo, terkait status tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangaunan Sarana Jaya DKI Jakarta, Yoory Corneles Pinontoan, dalam dugaan korupsi pengadaan tanah di Jakarra Timur.

“Padahal pimpinan KPK belum mengumkan secara resmi perkembangan penanganan perkara itu,” imbuhnya.

Berdasarkan alasan tersebut, maka ICW mendesak KPK untuk memberhentokan Kartoyo dari jabatannya saat ini. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi VIII DPR Minta Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi VIII DPR Minta Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Polisi Ringkus Komplotan Begal Bersajam di Bekasi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polisi Ringkus Komplotan Begal Bersajam di Bekasi
(ist/net)
Baca Berita

Headline

Brigjen Rusdi Hartono Minta Masyarakat tidak Termakan Janji Manis Pinjol

Diterbitkan

Pada

Brigjen Rusdi Hartono Minta Masyarakat tidak Termakan Janji Manis Pinjol
Baca Berita
Loading...