Connect with us

Hukum

ICW Sebut Munculnya Satgas Hak Tagih Dana BLBI Bentuk Kegagalan Pemerintah Atasi Masalah Piutang Negara

Diterbitkan

Pada

ICW Sebut Munculnya Satgas Hak Tagih Dana BLBI Bentuk Kegagalan Pemerintah Atasi Masalah Piutang Negara

Realitarakyat.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan pemerintah gagal merumuskan solusi efektif terkait penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara.

“Terkait dengan lahirnya Keppres 6/2021, lagi-lagi kembali menunjukkan kegagalan pemerintah dalam merumuskan solusi efektif atas permasalahan yang ada saat ini,” kata Kurnia melalui pesan tertulis, Jumat (16/4).

Ia melanjutkan, semestinya tugas pemerintah dan DPR yang mendesak untuk segera dikerjakan adalah mengundangkan RUU Perampasan Aset. Sebab, terang dia, RUU tersebut akan menjadi senjata ampuh untuk memproses aset-aset para obligor BLBI yang berupaya mengelabui negara pada masa lampau.

Lagi pula, lanjut Kurnia, tim yang dibentuk melalui Keppres tersebut tidak secara jelas menerangkan konsep, tugas dan kewenangannya. Kata dia, tim itu terkesan hanya gimik usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI dengan tersangka Sjamsul dan Itjih Nursalim.

“Hingga saat ini pemerintah juga belum merincikan siapa-siapa saja nama obligor BLBI yang diketahui masih memiliki utang ke pemerintah. Padahal, isu itu penting untuk diketahui publik sebagai bentuk transparansi dari kerja pemerintah itu sendiri,” ujar Kurnia.

Ia memandang pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI mubazir jika nantinya menyasar pada upaya hukum secara perdata. Sebab, tanpa tim tersebut, Presiden dapat memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan serangkaian gugatan.

Ia pun mengkritisi perihal pelacakan aset di luar negeri berdasarkan Keppres tersebut. Menurut dia, hal itu menjadi masalah karena Indonesia sendiri belum banyak memiliki perjanjian hukum pidana timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA).

“Lalu, kalau belum banyak melakukan MLA, bagaimana cara menyita aset di luar negeri?” ungkap Kurnia.

“Kritikan ini pun sebenarnya sudah sering dilayangkan oleh masyarakat agar pemerintah memperbanyak MLA dengan negara-negara lain yang diduga tempat penyembunyian aset para pelaku kejahatan,” lanjutnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menerbitkan keputusan tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas ini bertugas sejak 6 April 2021 hingga 31 Desember 2023.

Segala biaya yang diperlukan dalam tugas Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan.

Susunan organisasi Satgas ini terdiri dari Pengarah. Di dalamnya ada Menko Polhukam Mahfud MD; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menkumham Yasonna H. Laoly.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Bantah Adanya Taliban di Tubuh KPK, Busyro: Itu Permainan Buzzer Politik

Diterbitkan

Pada

Bantah Adanya Taliban di Tubuh KPK, Busyro: Itu Permainan Buzzer Politik
Baca Berita

Hukum

MA Kabulkan Permohonan Kekayaan Djoko Susilo Sebelum Korupsi Dikembalikan

Diterbitkan

Pada

MA Kabulkan Permohonan Kekayaan Djoko Susilo Sebelum Korupsi Dikembalikan
Baca Berita

Hukum

Soal Isi Tes Wawasan Kebangsaan, KPK Lempar Bola Panas ke BKN

Diterbitkan

Pada

Soal Isi Tes Wawasan Kebangsaan, KPK Lempar Bola Panas ke BKN
Baca Berita
Loading...