Connect with us

Hukum

ICW Minta KPK Terapkan Pasal 15 UU Tipikor Soal Peran Azis Syamsuddin di Kasus Suap Walkot Tanjungbalai

Diterbitkan

Pada

ICW Minta KPK Terapkan Pasal 15 UU Tipikor Soal Peran Azis Syamsuddin di Kasus Suap Walkot Tanjungbalai

Realitarakyat.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut menyoroti pertemuan antara penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial di rumah dinas Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin. ICW pun merasa pertemuan itu harus ditelusuri lebih lanjut lagi.

“Harus ditelusuri lebih jauh, apakah baru pertama kali atau sudah berkali-kali, kemudian darimana awalnya terbangun relasi antara penyidik Robin dengan Aziz Syamsudin,” peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2021).

KPK menyebut Azis Syamsudin memperkenalkan Penyidik Robin dengan Syahrial karena diduga Syahrial memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Tanjung Balai. ICW mempertanyakan awal mula Aziz Syamsudin mengetahui adanya kasus korupsi tersebut.

“Dalam hal ini, pertanyaan yang harus dijawab darimana Azis tahu bahwa KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Tanjung Balai? Bukankah informasi penyelidikan itu tertutup? Besar kemungkinan ada informasi yang bocor dari internal KPK yang harus juga ditindaklanjuti,” ujarnya.

Lebih lanjut, ICW meminta agar KPK menerapkan Pasal 15 UU Tipikor terkait peran Aziz Syamsudin di kasus tersebut.

“Bahkan, siaran pers KPK juga mengatakan bahwa Azis Syamsudin meminta agar Penyidik Robin dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Menindaklanjuti konteks ini, KPK harus segera menerbitkan surat perintah penyelidikan atas sangkaan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pembantuan dalam perkara Tipikor,” ujarnya.

Kemudian selain proses penindakan di Kedeputian Penindakan, ICW mendorong Dewan Pengawas juga harus memeriksa tersangka atas dugaan pelanggaran kode etik. Selain itu ia meminta agar Aziz juga diproses secara etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga tidak berperilaku patut .

ICW mengingatkan kepada setiap pihak, baik internal KPK maupun eksternal, agar tidak berusaha mengintervensi pemeriksaan yang saat ini sedang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Sebab, jika itu dilakukan, maka pihak-pihak tersebut dapat disangka dengan Pasal 21 UU Tipikor terkait obstruction of justice.

“Oleh karena itu Azis perlu diproses secara etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Dugaan tindakan yang dilakukan oleh Azis berpotensi bertentangan dengan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik DPR RI,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pertemuan awal AKP Robin dengan M Syahrial terjadi di kediaman Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Firli menyebut tujuan Azis Syamsuddin mengenalkan penyidik KPK itu karena KPK tengah mengusut perkara di Pemkot Tanjungbalai yang dipimpin M Syahrial.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Ditangkap Aparat Malaysia, Lima Nelayan Indonesia Dibebaskan KKP

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ditangkap Aparat Malaysia, Lima Nelayan Indonesia Dibebaskan KKP
(ist/net)
Baca Berita

Daerah

Buntut Yoga Orgasme, Kemenkumham Deportasi Warga Kanada

Diterbitkan

Pada

Penulis

Buntut Yoga Orgasme, Kemenkumham Deportasi Warga Kanada
(ist/net)
Baca Berita

Hukum

Tawarkan Jasa Mudik Lewat Medsos, Sejumlah Travel Gelap di Sukabumi Ditindak

Diterbitkan

Pada

Penulis

Tawarkan Jasa Mudik Lewat Medsos, Sejumlah Travel Gelap di Sukabumi Ditindak
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...