Connect with us

Daerah

ICW Desak DPRD Tanjungbalai Tempuh Jalur Hukum Soal Pengurangan 45 Ribu Peserta BPJS Kesehatan

Diterbitkan

Pada

ICW Desak DPRD Tanjungbalai Tempuh Jalur Hukum Soal Pengurangan 45 Ribu Peserta BPJS Kesehatan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai didesak agar mengambil langkah hukum terkait dengan adanya kontroversi 45.000 orang warga Tanjungbalai menjadi peserta BPJA Kesehatan yang ditanggung dari APBD Kota Tanjungbalai. Desakan tersebut diungkapkan Jaringan Sihotang, Ketua Indonesian Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai saat ditemui di Tanjungbalai, Senin (12/4/2021).

“Setelah beberapa lama dibahas oleh Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai namun tidak ada kejelasannya, kontroversi terkait pengurangan peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh APBD Kota Tanjungbalai sebaiknya dibawa ke ranah hukum. Soalnya, pengurangan peserta BPJS Kesehatan dari 45.000 menjadi 20.000 orang sangat patut untuk dicurigai telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang sehingga Pemko Tanjungbalai tidak berani mengungkapkan data dari 45.000 orang peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung dari APBD Kota Tanjungbalai tersebut”, ujar Jaringan Sihotang.

Menurut Jaringan Sihotang, ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan 45.000 orang peserta BPJS Kesehatan yang di tanggung dari APBD tersebut. Salah satunya, lanjutnya, addendum terhadap peserta BPJS Keshatan menjadi 45.000 orang itu dilakukan pada bulan Juni 2020 berlaku mulai Juli 2020, akan tetapi pada bulan Januari 2021 kembali dilakukan addendum menjadi tinggal 20.000 orang dan berlaku mulai Maret 2021.

“Terjadinya addendum pengurangan peserta BPJS Kesehatan dalam jumlah yang cukup fantastis itu, tentunya Pemko Tanjungbalai telah mengantongi alasannya sebagaimana dengan addendum yang dilakukan pada bulan Juni 2020 lalu untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan menjadi 45.000 orang. Sayangnya, saat Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai mendesak Pemko Tanjungbalai melalui instansi terkait seperti Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan, kedua instansi tersebut terkesan menolak untuk mengungkapkan data dari 45.000 orang penerima BPJS Kesehatan tersebut dengan cara tidak bersedia memberikan datanya kepada DPRD Kota Tanjungbalai hingga saat ini”, tegas Jaringan Sihotang.

Hal itu juga dibenarkan oleh Eriston Sihaloho SH, Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai saat dihubungi secara terpisah. Katanya, jika dalam waktu dekat ini, Pemko Tanjungbalai tidak terbuka dalam hal kepesertaan dari 45.000 orang warga Kota Tanjungbalai sebagai anggota BPJS Kesehatan, pihaknya akan membawa permasalahannya kejalur hukum.

“Kita masih menunggu itikad baik dari pihak Pemko Tanjungbalai terkait dengan data dari 45.000 orang peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh APBD Kota Tanjungbalai sejak pertengahan 2020 lalu. Demikian juga dengan data dari 20.000 orang peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung APBD Kota Tanjungbalai terhitung sejak Maret 2021.

Kita meminta data tersebut adalah dalam rangka melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran agar tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak. Akan tetapi, sampai saat ini, pihak Pemko Tanjungbalai masih tetap bertahan untuk tidak menyerahkan data kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut”, ujar Eriston Sihaloho SH.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai bersama BPJS Kesehatan Cabang Tanjungbalai menandatangani perubahan (addendum) atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 45.000 orang penduduk dilakukan pada tanggal 11 Juni 2020 lalu. Addendum atau perubahan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Tanjungbalai H M Syahrial SH,MH bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungbalai, dr H Zoni Anwar Tanjung, MM, AAAK di Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Akan tetapi, pada bulan Januari 2021 lalu, Pemko Tanjungbalai kembali melakukan perubahan atau addendum dari 45.000 orang menjadi tinggal 20.000 orang. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kecurigaan telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran APBD Kota Tanjungblai dengan alasan yang sama saat dilakukan perubahan atau diaddendum menjadi 45.000 orang.(ign)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Satu Bulan Jadi DPO, Khairul Fadli Akhirnya Diringkus Sat Reskrim Polres Tanjungbalai

Diterbitkan

Pada

Penulis

Satu Bulan Jadi DPO, Khairul Fadli Akhirnya Diringkus Sat Reskrim Polres Tanjungbalai
Baca Berita

Daerah

DPK BAPERA Haltim Turut Hadir Rapat Pembuatan Posko Desa Mensukseskan Pencegahan Covid 19

Diterbitkan

Pada

DPK BAPERA Haltim Turut Hadir Rapat Pembuatan Posko Desa Mensukseskan Pencegahan Covid 19
Baca Berita

Daerah

Pelaku Mengaku : Nekat Bunuh Ketua MUI Labura Akibat Sakit Hati

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pelaku Mengaku : Nekat Bunuh Ketua MUI Labura Akibat Sakit Hati
Baca Berita
Loading...