Connect with us

Hukum

Firli Sebut Penyidik KPK dapat Uang Rp1,3 Miliar dari Wali Kota Tanjungbalai

Diterbitkan

Pada

Firli Sebut Penyidik KPK dapat Uang Rp1,3 Miliar dari Wali Kota Tanjungbalai

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penyidik Stepanus Robin Pattuju (SRP) menerima suap dengan total Rp1,3 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS).

Keduanya bersama Maskur Husain (MH) selaku pengacara telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2020-2021.

“Total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4) malam.

Firli mengungkapkan Stepanus bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar.

“MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia/swasta), teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar,” kata Firli.

Ia menyatakan pembukaan rekening bank oleh Stepanus dengan menggunakan nama Riefka dimaksud, telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur.

“Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK,” ujar Firli.

Kemudian, dari uang yang telah diterima oleh Stepanus dari Syahrial, kata Firli, lalu diberikan kepada Maskur sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta.

Atas perbuatan tersebut, Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Idul Fitri 2021 terhadap 121.026 Napi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kemenkumham Beri Remisi Khusus Idul Fitri 2021 terhadap 121.026 Napi
Ditjenpas Kemenkumham, Reynhard Silitonga (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Diduga dari Iran, Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu

Diterbitkan

Pada

Penulis

Diduga dari Iran, Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu
(ist/net)
Baca Berita

Hukum

PJKAKI KPK: Heran, Asesmen Proses Alih Status Pegawai Koq Jadi Seleksi Penonaktifan

Diterbitkan

Pada

Penulis

PJKAKI KPK: Heran, Asesmen Proses Alih Status Pegawai Koq Jadi Seleksi Penonaktifan
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko (ist/net)
Baca Berita
Loading...