Connect with us

Hukum

Firli : Penyidik ​​KPK Selain Dilakukan Pemeriksaan Beliau Juga Akan Disidang Etik

Diterbitkan

Pada

Firli : Penyidik ​​KPK Selain Dilakukan Pemeriksaan Beliau Juga Akan Disidang Etik

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Pihak ketiga yang dijerat yakni, penyidik ​​KPK, Steppanus Robbin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial (MS), dan seorang Pengacara, Maskur Husain (MH).

“Penanganan tindak pidana tersebut, KPK juga akan melaporkan dugaan dugaan etik ini kepada Dewan Pengawas KPK,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/4 / 2021).

Diduga, Steppanus bersama Maskur Husain membuat kesepakatan agar perkara korupsi yang menjerat Syahrial di KPK tidak lagi menunjukkan, dengan mahar sebesar Rp1,5 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan, Steppanus tidak hanya menjalani pemeriksaan lebih lanjut tapi juga akan melaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait dugaan rasuah tersebut.

Karena hal ini juga bertentangan dengan kode etik pegawai KPK.

Jenderal polisi bintang tiga ini menjelaskan, perkara dugaan penanganan perkara yang terjadi sejak Oktober 2020 yang diduga difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin (AZ).

Aziz diduga mengenalkan Steppanus dengan Syahrial yang diduga ada permasalahan di KPK, dimana pertemuan itu berlangsung di rumah Aziz Syamsuddin.

“Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ (Aziz Syamsudin) Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan,” ujar Firli dalam penjelasan kronologis perkara.

Melalui pertemuan itu, Syahrial meminta bantuan Steppanus agar perkaran dugaan korupsi yang menjerat Syahrial tidak naik pada tahap penyidikan.

Karena saat pertemuan itu terjadi, diduga Syahrial tengah terjerat dalam kasus dugaan korupsi di Tanjungbalai yang masih dalam penyelidikan.

“Meminta agar Steppanus Robbin Pattuju dapat membantu penyelidikan penyelidikan tersebut menyelidiki tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” terang Firli.

Firli menambahkan, menindaklanjuti pertemuan di rumah Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin tersebut, Syahrial lantas mengenalkan Steppanus kepada tim kuasa hukumnya, Maskur Husain.

Lantas, Steppanus bersama Maskur Husain sepakat untuk membuat komitmen dengan Muhammad Syahrial yang diduga menyelidiki dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyediakan uang sebesar Rp1,5 miliar.

“Muhammad Syahrial mengubah permintaan Steppanus Robin Pattuju dan Maskur Husain mentransfer uang secara bertahap 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) teman dari saudara Steppanus. Syahrial juga memberikan uang secara tunai kepada Steppanus hingga total uang yang telah diterima sebesar Rp1,3 miliar, ”sebut Firli.

Setelah uang diterima Steppanus dipercaya kepada Muhammad Syahrial dengan jaminan kepastian, penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

“Dari uang yang telah diterima oleh Steppanus dari Syahrial lalu diberikan kepada Maskur Husain sebesar Rp325 juta dan Rp 200 juta,” lanjut Firli.

Maskur Husain juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta, sedangkan Steppanus sejak Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia sebesar Rp438 juta.

Firli memastikan pihaknya tidak akan menutup-nutipi tindak pidana korupsi, sekalipun itu dilakukan oleh anak buahnya.

Dia, akan mengusut perkara tersebut.

“KPK kembali mendatang bahwa KPK memegang prinsip nol toleransi dan tidak akan mentolelir setiap penyimpangan serta memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu,” tegas Firli.

Steppanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Sambut Baik Tawaran Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dari Austria

Diterbitkan

Pada

KPK Sambut Baik Tawaran Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dari Austria
Baca Berita

Hukum

Buat Resahkan Masyarakat, Pekerjaan Debt Collector Harus Dilarang

Diterbitkan

Pada

Buat Resahkan Masyarakat, Pekerjaan Debt Collector Harus Dilarang
Baca Berita

Hukum

Pakar Hukum Minta KPK Patuhi Putusan MK Soal Nasib Alih Status Pegawainya

Diterbitkan

Pada

Pakar Hukum Minta KPK Patuhi Putusan MK Soal Nasib Alih Status Pegawainya
Baca Berita
Loading...