Erwin Minta KPK Tidak Main Politik, Seret Semua yang Terlibat Soal Kasus Jual Beli Jabatan di Tanjungbalai

  • Bagikan
Erwin Minta KPK Tidak Main Politik, Seret Semua yang Terlibat Soal Kasus Jual Beli Jabatan di Tanjungbalai
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak berpolitik dalam setiap penanganan perkara,hal itu di katakan Erwin Siregar, selain itu beliau juga meminta agar mengusut tuntas kasus dugaan jual beli jabatan di Kota Tanjungbalai.

Erwin juga berharap, KPK jangan terlalu menonjolkan soal kasus Pemerasan Penyidik akan tetapi masyarakat berharap Lebih menonjolkan secara gamblang kasus jual beli jabatan yang menjerat Walikota Tanjunbalai tersebut.

“Jujur saya melihat KPK terlalu berpolitik dalam penanganan Kasus tanjungbalai ini, agar terlihat lebih seksi, KPK seakan akan lebih membesar besarkan kasus Pemerasan Penyidik KPK dan Pertemuan di Rumah Petinggi DPR RI, saya berharap utamakan saja kasus di Tanjungbalai.”Ucap Erwin Siregar salahsatu Tokoh yang juga mantan Bakal Calon Walikota Tanjungbalai tersebut.

Erwin menilai penggeledahan kali ini merupakan wajar dari dugaan massifnya praktik korupsi yang terjadi di Kota kerang tersebut. “Sepanjang kepemimpinan M Syahrial isu duagaan jual beli jabatan dan Proyek sudah bukan rahasia Umum,” kata Erwin Siregar di Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

Menurut Erwin, Memang setiap perkara korupsi selalu menyisakan sejumlah dugaan korupsi lainnya. Selain karena watak kekuasaan sebuah rezim korup, juga berkaitan erat dengan kepentingan pertahanan dan pelipatgandaan kekayaan oleh segelintir elit.

Dikatakan, kasus wali kota Tanjungbalai M Syahrial ini bergulirnya ke KPK sejak tahun 2019 lalu dengan kasus dugaan korupsi Proyek saat beliau menjabat ketua DPRD, kemudian kembali mencuat pada februari 2020 soal jual belijabatan.

Bahkan Dugaan itu semakin mencuat setelah kami melihat secara gamblang harta kekayaan M Syahrial yang kelaihan tahun 1988 dengan memiliki harga sebanyak Rp 11 Milyar.

Dengan harta sebanyak ini kami semakin yakin dengan dugaan kami bawa proses pelipatgandaan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaannya sebagai kepala daerah dengan cara buruk.

Lebih detail, Erwin mengungkapkan sejumlah temuannya, seperti peran salah satu Kepala lingkungan di Tanjungbalai sudah bukan rahasia umumlagi baik di masyarakat maupun diwarung kopi , jika ingin menduduki suatu jabatan tertentu dan dapat proyek dari Pemkot harus dekat ke beliau, sehingga inilah dugaan kami sebagai pionernya untuk mengumpulkan pundi – pundinya.

“Jujur saat ini masyarakat masih bertanya ke KPK bagaimana status terhadap orang – dekat sahrial yang telah di periksa penyidik KPK, apakah dibebaskan atau memang akan dijadikan ATM kembali.”Ucap Erwin.

Jika KPK tidak tebang pilih kasus, sebenarnya Usai mengungkap kasus jual belijabatan yang berujung ke kasus penyuapan ke Penyidik KPK,Seret Semua pejabat mulai dari Kepala Sekolah, Lurah hingga Kepala dinas yang Terlibat Soal Kasus Jual Beli Jabatan dan Calonya agar kedepan disetiap daerah tidak lagi ASN menjadi sapi perahan kepala Daerah.

Erwin juga meminta Mendagri agar ikut berperan mendorong Pemkot Tanjungbalai agar segera melakukan upaya reformasi birokrasi yang mengarah pada pelaksanaan sistem yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi. Kemudian mengajak masyarakat untuk mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi di Kota kerang tersebut.

“Dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota tanjungbalai,” kata dia.(ilm)

  • Bagikan