Connect with us

DPR

DPR: Pro Kontra Larangan Mudik Lebaran Lebih Serius Tahun Lalu

Diterbitkan

Pada

DPR: Pro Kontra Larangan Mudik Lebaran Lebih Serius Tahun Lalu

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Emmanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa mudik lebaran di masa pandemi virus corona atau Covid-19, lah pengalaman pertama kali yang ditangani oleh pemerintah. Bahkan tahun lalu jauh lebih ruet kondisinya, dimana ketika pada saat awal-awal bangsa Indonesia melalui masa pandemi Covid-19.

“Tepatnya pada 2 Maret diumumkan pertama kali oleh Presiden Jokowi, seorang ibu dan seorang anaknya yang terpapar Covid-19. Kemudian kita langsung masuk ke dalam bulan Ramadhan kemudiam mudik. Jadi tahun lalu pro kontra nya jauh lebih serius dibandingkan sekarang,” sebut Melki dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat” di Media Center Gedung Nusantara IIII Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Karenanya menurut Melki, pengalaman tahun lalu itu rasanya cukup menjadi alasan bagi pemerintah dan masyarakatnya untuk menata kembali bagaimana persoalan mudik Lebaran untuk tahun ini. Memang lanjutnya, kalau tahun 2021 ini kontroversi itu muncul setelah Menteri Perhubungan (Menhub) mengatakan waktu itu boleh.

“Saya tahu betul, pak Budi Karya (Menhub) yang pertama kali mengatakan mudik boleh dengan berbagai macam aturan untuk regulasi di sektor perhubungan. Tapi karena maju, kontraversi tumbuh dan berkembang dimasayarakat, ditambah Menko PMK itu segera memutuskan bahwa sudah ada keputusan bersama pemerintah bahwa mudik tahun ini juga dilarang,” ungkapnya.

Namun dalam hal mudik kali ini, menurut politisi Partai Golkar itu, mau mudik atau tidak, sudah tidak begitu penting sebenarnya. Tetapi bagaimana agar masyarakat ini (dengan tidak mudik) tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan normal pada saat Ramadan dan pada saat silaturahmi Idul Fitri dnegan menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Saat ini untuk pemerintah tentu harus memikirkan bahwa kalau orang tidak pulang dan tidak beraktivitas normal di bulan Ramadan atau mungkin berkurang aktivitasnya, bagaimana membuat mereka juga tetap bisa bertahan. Katakanlah ada bantuan pulsa atau disediakan di areal tertentu jaringan Wifi gratis supaya masyarakat yang tidak mudik bis berkomunikasi secara baik dengan warga atau keluarga di daerahnya. Ini mesti dipikirkan dari sekarang,” ujar Melki.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Kasus Perawat Dianiaya, Komisi IX DPR Ingatkan Masyarakat Jika Nakes Dilindungi UU

Diterbitkan

Pada

Kasus Perawat Dianiaya, Komisi IX DPR Ingatkan Masyarakat Jika Nakes Dilindungi UU
Baca Berita

DPR

Soal Larangan Mudik, DPR Minta Pemda yang Abai Disanksi Tegas

Diterbitkan

Pada

Soal Larangan Mudik, DPR Minta Pemda yang Abai Disanksi Tegas
Baca Berita

DPR

Anggota DPR RI Junaidi Auly: Utamakan Yang Prioritas, Batalkan Pemindahan Ibu Kota

Diterbitkan

Pada

Anggota DPR RI Junaidi Auly: Utamakan Yang Prioritas, Batalkan Pemindahan Ibu Kota
Baca Berita
Loading...