Connect with us

DPR

DPR dan Pemerintah Sepakat Penguatan Korps Adhyaksa

Diterbitkan

Pada

DPR dan Pemerintah Sepakat Penguatan Korps Adhyaksa
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – DPR masih menunggu surat presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan untuk selanjutnya dilanjutkan pembahasan di Komisi III DPR. Pada prinsipnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk penguatan lembaga korps Adhyaksa itu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, dalam diskusi forum legislasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Humas dan Pemberitaan DPR dengan tema “RUU Kejaksaan, Komitmen DPR Perkuat Kinerja Korps Adhyaksa, di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/4/2021).

Menurutnya, DPR sedang menunggu surpres untuk menunjuk salah satu menteri tertentu atau menteri secara bersama-sama kolektif dalam melakukan pembahasan RUU Kejaksaan tersebut.

“Tinggal Komisi III kemudian melakukan RDPU rapat dengar pendapat umum, kemudian melakukan RDP, kemudian persiapan-persiapan dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah, yang tertuang di dalam proses tata tertib dan undang-undang tentang penyusunan perundang-undangan,” kata Azis.

Azis mengungkapkan, pada prinsipnya DPR dan pemerintah sepakat untuk melakukan penguatan di semua lembaga, termasuk didalamnya adalah kejaksaan. Penguatan ini, menurutnya, tentu harus sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, kemudian PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan dalam hal ini juga dengan hakim.

“Sehingga bagaimana lembaga yuridis ini untuk bisa bersineri, karena proses penyidikan, masuk ke penuntutan, masuk kepada peradilan, tapi di dalam tindak pidana tertentu, lex spesialisnya bahwa yang namanya kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dapat melakukan namanya proses pengumpulan data, kemudian penyidikan, dan sekaligus penuntutan,” jelas Azis.

“Nah ini juga yang harus ditempatkan posisi kejaksaan, disamping sebagai penuntut umum dalam undang-undang kejaksaan itu juga bagaimana sinergitas dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dan kementerian-kementerian lainnya,” terang politikus Partai Golkar itu.

Diketahui, RUU Kejaksaan ini merupakan usul inisiatif dari Komisi III DPR, yang kemudian di harmonisasi di Badan Legislasi, kemudian mengirim surat kepada pimpinan, dan pimpinan beberapa waktu lalu sudah memberikan persetujuan untuk pembahasan dilakukan di Komisi III DPR.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Puan Maharani : Jaga Kepercayaan Masyarakat

Diterbitkan

Pada

Penulis

Puan Maharani : Jaga Kepercayaan Masyarakat
Baca Berita

DPR

DPR Desak Pemerintah Distribusikan Vaksin Covid ke Daerah yang Kehabisan Stok

Diterbitkan

Pada

DPR Desak Pemerintah Distribusikan Vaksin Covid ke Daerah yang Kehabisan Stok
Baca Berita

DPR

Sahroni Apresiasi Penanganan Covid di Jakarta

Diterbitkan

Pada

Sahroni Apresiasi Penanganan Covid di Jakarta
Baca Berita
Loading...