Connect with us

Politik

Ditolak Kemenkum HAM, Demokrat Moeldoko Bakal Gugat ke PTUN

Diterbitkan

Pada

Ditolak Kemenkum HAM, Demokrat Moeldoko Bakal Gugat ke PTUN

Realitarakyat.com – Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda mengatakan berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) usai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak kepengurusan yang diajukan pihaknya.

“Demikian juga ketika pihak kami yang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti sekarang, maka pastinya kami akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN,” kata Huda dalam keterangannya, Rabu (31/3/2021).

Huda mengaku pihaknya tidak terlalu mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menolak legalitas kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko.

Ia menilai keputusan diterima atau ditolak Kemenkumham tidak akan terlalu berpengaruh bagi kedua kubu yang bertikai.

“Jika pihak kami Partai Demokrat versi KLB di bawah kepemimpinan Pak Moeldoko menang, Partai Demokrat kubu AHY pun akan melakukan gugatannya ke PTUN,” kata dia.

Pihaknya menegaskan Kementerian Hukum dan HAM bukan pengadilan yang dapat memutuskan menang atau kalah bagi sebuah kepengurusan parpol yang sah.

Menurutnya, PTUN masih terbuka untuk melayangkan gugatan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Ia berpesan kepada Demokrat kubu AHY tak elok untuk bertepuk dada sebelum ada keputusan dari PTUN.

“Bahwa medan pertarungan hukum terakhir dan paling menentukan itu ada di PTUN,” klaimnya.

Selain itu, Huda sudah memprediksi bila Kemenkumham tidak akan menerima kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko. Ia juga memahami Kemenkumham sangat riskan dalam memutus perkara terkait dualisme Demokrat saat ini.

“Sebab haqul yaqin Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga sangat menyadari, bahwa ia bukanlah lembaga peradilan. Jika Kementerian Hukum dan HAM memenangkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Pak Moeldoko ia akan dicurigai sebagai intervensi Pemerintah atas terjungkalnya AHY dari Ketum Partai Demokrat,” kata Huda.

Meski demikian, Huda menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih rinci mengenai materi gugatan yang akan dilayangkan di PTUN.

Pihaknya akan menggelar rapat kembali dengan para pengurus kubu Moledoko untuk membahas hal tersebut.

“Untuk sementara saya baru bisa memberi statement di atas karena kami belum melakukan rapat kembali untuk membahas ini,” kata Huda saat dikonfirmasi kembali oleh CNNIndonesia.com mengenai materi yang akan digugat ke PTUN.

Sebelumnya, Yasonna remi menolak Partai Demokrat hasil KLB. penolakan dilakukan lantaran KLB di Deli Serdang bertentangan dengan AD/ART tahun 2020.

AD/ART yang dimaksud Yasonna yakni hasil Kongres 2020 dan sudah diakui Kemenkumham. Kongres 2020 kala itu menetapkan AHY sebagai ketua Demokrat.

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak ” ujar Yasonna dalam keterangannya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Pemindahan Ibu Kota Penting Dilakukan, Ini Alasan Wakil Ketua Komisi VI DPR

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pemindahan Ibu Kota Penting Dilakukan, Ini Alasan Wakil Ketua Komisi VI DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih (ist/net)
Baca Berita

Daerah

DPD Demokrat NTT Ikhlaskan Putusan MK Soal Orient

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPD Demokrat NTT Ikhlaskan Putusan MK Soal Orient
Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur Jefry Riwu Kore (ist/net)
Baca Berita

Nasional

Demokrat Senayan: Pindah Ibu Kota Banyak Dilakukan Negara Lain

Diterbitkan

Pada

Penulis

Demokrat Senayan: Pindah Ibu Kota Banyak Dilakukan Negara Lain
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron (ist/net)
Baca Berita
Loading...