Diacara KTT Perubahan Iklim yang Di gagas Joe Biden Parlemen Indonesia Turut Bersuara

  • Bagikan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sejumlah anggota parlemen Indonesia turut bersuara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim, yang digagas Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara virtual pada 22-23 April 2021.

Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti hadir pada side event KTT Perubahan Iklim, yang diselenggarakan US-Asia Institute (USAI) dan Air Quality Asia (AQA) bersama anggota parlemen berbagai negara termasuk AS, Pakistan, India, Afrika Selatan, Moroko, dan Filipina.

Acara yang mengangkat tema “Tackling The Climate Crises: Transitioning to a Global Green Economy” itu membahas bagaimana Green New Deal AS dan Undang-Undang Ekonomi Hijau serupa di negara lain, memberikan peluang utama mengatasi perubahan iklim, mengurangi dampak buruknya, dan melestarikan lingkungan seraya membangun pertumbuhan ekonomi dunia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Roro Esti, yang juga Sekretaris Kaukus Ekonomi Hijau DPR, berpendapat partisipasi 40 kepala negara dalam KTT Perubahan Iklim beserta kebijakan-kebijakan ramah lingkungan yang telah dihasilkan tujuh negara yang hadir pada pertemuan virtual itu, sudah menunjukkan adanya komitmen politik (political will).

Menurut dia, hal terpenting selanjutnya adalah kemampuan para pemimpin memonitor implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends memaparkan sejumlah langkah legislatif Indonesia dalam mendukung terwujudnya green economy.

“RUU Energi Baru Terbarukan yang telah masuk dalam Prolegnas 2021 merupakan salah satu upaya konkret dalam kontribusinya menanggulangi krisis iklim ini,” kata Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR itu.

Dalam pertemuan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menyampaikan sejumlah langkah dan target serta capaian Indonesia dalam menyikapi krisis iklim dunia, khususnya pada sektor energi.

Ia mengingatkan ketika berbicara pengurangan emisi karbon pada sektor energi, maka hal tersebut mengacu terhadap dua kebijakan yaitu UU No 16 Tahun 2016 tentang Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim dan realisasi Sustainable Development Goals (SDGs).

Saatya juga menjelaskan bahwa transisi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan salah satu upaya konkriet merealisasikan kebijakan tersebut.

Menurut dia, pencapaian bauran EBT 23 persen pada 2025, memerlukan pemantauan daerah melalui pembentukan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), agar potensi EBT masing-masing daerah dapat dimaksimalkan.

Presiden AS Joe Biden mengambil langkah pada awal menjabat dengan mengembalikan komitmen negaranya pada Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Biden mengundang 40 pemimpin dunia hadir dalam The Leaders Summit on Climate atau Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim yang dilakukan secara virtual dan disiarkan langsung untuk publik.

Pembahasan dalam pertemuan ini berfokus pada urgensi dan manfaat ekonomi dari tindakan iklim yang lebih kuat.

Acara ini juga menjadi tonggak penting menuju Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) pada November 2021 di Glasgow, Skotlandia.(Din)

  • Bagikan
Loading...