Connect with us

Hukum

Dewan Pers Minta Kapolri Jelaskan Secara Detail Telegram Larangan Peliputan Arogansi Kepolsian

Diterbitkan

Pada

Dewan Pers Minta Kapolri Jelaskan Secara Detail Telegram Larangan Peliputan Arogansi Kepolsian
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Surat Telegram tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan, bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. ST, yang dikeluarkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo membuat heboh kalangan media massa. Pasalnya telegram tersebut dinilai ngambang dan tak jelas sasarannya.

Dewan Pers, lembaga yang mewadahi insan pers seluruh Indonesia merasa ada keanehan dengan isi surat telegram tersebut. Dewan Pers menganggap tidak paham telegram itu ditujukan kepada internal kepolisian atau media massa.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli, mengatakan Jenderal Listyo Sigit perlu menjelaskan lebih detail soal telegram tersebut yang diteken oleh Kadiv Humas Polri (selaku atas nama Kapolri) tersebut.

Arif menyatakan perlu ada penjelasan lanjutan mengenai apakah telegram tersebut ditujukan kepada humas di lingkungan kepolisian atau tertuju kepada media massa.

“Apakah ini adalah imbauan kepada humas-humas di lingkungan Polri, untuk menjalankan poin-poin 1-11 ini, atau ini adalah perintah kepada kapolda-kapolda agar media-media di lingkungan kapolda tidak menyiarkan,” jelas Arif saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2021).

Penjelasan Kapolri, menurut Arif, diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pasalnya, telegram Kapolri memiliki arti ganda, atau ambigu.

“Agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena kita salah menangkap maksudnya, maka, kami meminta Kapolri Listyo Sigit harus menjelaskan maksud yang sebenarnya,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, telegram tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan itu bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. ST tersebut ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri pada 5 April 2021 dan ditujukan kepada para Kapolda serta Kabid Humas.

Di dalam Surat Telegram itu, terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi para pengemban fungsi humas Polri. Salah satunya adalah media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang arogan dan berbau kekerasan.

“Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” demikian bunyi poin pertama Surat Telegram itu.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Pakar Pidana: Gagasan Keadilan Berhati Nurani Jaksa Agung Patut Didukung

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pakar Pidana: Gagasan Keadilan Berhati Nurani Jaksa Agung Patut Didukung
Baca Berita

Hukum

Terima Laporan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Periksa 3 Saksi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Terima Laporan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Periksa 3 Saksi
Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono/Net
Baca Berita

Hukum

Kejari Pemakasan Klaim Selamatkan Uang Rp 1 Miliar

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kejari Pemakasan Klaim Selamatkan Uang Rp 1 Miliar
Baca Berita
Loading...