Connect with us

Politik

BST Banyak di Korup, Arief Poyuono Sarankan Jokowi Lanjut Bansos Beras

Diterbitkan

Pada

BST Banyak di Korup, Arief Poyuono Sarankan Jokowi Lanjut Bansos Beras
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali melanjutkan program bantuan sosial beras (BSB) kepada masyarakat.

Pasalnya, Program BSB sebanyak 15 kilogram per bulan per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang telah selesai disalurkan pada medio Agustus-Oktober 2020 lalu, ternyata efektif menjaga harga beras di pasar dan tidak memberatkan masyarakat yang tidak masuk dalam kategori KPM PKH.

“Selain itu, program BSB memiliki dampak terhadap kehidupan petani di Indonesia. Dimana saat program BSB dijalankan serapan gabah atau beras petani oleh BULOG menjadi lebih meningkat. Sehingga indeks kehidupan petani dari sisi kesejahteraannya,” kata Arief dalam keterangannya, Kamis (15/4/2021).

Hal ini bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2020 mengalami kenaikan yang cukup tajam. Bahkan, angkanya mencapai 100,09 atau naik 0,49 persen jika dibanding dengan NTP sebelumnya. Kenaikan terjadi lantaran Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,47 persen.

Selain itu, lanjut Arief, NTUP (Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian) secara nasional juga mengalami kenaikan sebesar 100,53 atau 0,28 persen. Angka ini jauh lebih besar jika dibanding NTUP sebelum adanya program BSB oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh BULOG.

“Jadi Bansos Beras selain memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi petani, juga memberikan dampak pada harga beras di pasar jauh lebih murah, sehingga masyarakat di luar KPM PKH bisa menikmatinya juga,” ungkap mantan Waketum Gerindra ini.

Karena itu, dalam pandangan Arief, mengubah program BSB menjadi program Bantuan Tunai oleh Kemensos justru akan menuai banyak persoalan di lapangan seperti pemotongan Dana Tunai.

“Ujungnya, justru menyuburkan tindak pidana korupsi yang akhirnya merugikan 10 juta keluarga KPM PKH,” jelasnya.

Dengan digantinya Bansos Beras sebanyak 15 kg dengan Bantuan Tunai, masih kata Arief, akhirnya membuat para KPM PKH hanya bisa membeli beras tidak sampai 15 kg. Karena harga beras di pasar lebih tinggi dari Bansos Beras.

“Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan Bansos Tunai, diganti dengan Bansos Beras. Karena jauh lebih bermanfaat bagi KPM PKH,” demikian Arief.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Legislator PKS Minta Pemerintah Merata dalam Distribusikan Vaksin Covid

Diterbitkan

Pada

Legislator PKS Minta Pemerintah Merata dalam Distribusikan Vaksin Covid
Baca Berita

Politik

Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas, PKS: Dagelan Hukum Kembali Terjadi di Depan Publik

Diterbitkan

Pada

Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas, PKS: Dagelan Hukum Kembali Terjadi di Depan Publik
Baca Berita

Politik

Zulhas dan DPP Digugat Kadernya Rp100 Miliar, PAN: Elida Itu Indisipliner, Harusnya Introspeksi Diri

Diterbitkan

Pada

Zulhas dan DPP Digugat Kadernya Rp100 Miliar, PAN: Elida Itu Indisipliner, Harusnya Introspeksi Diri
Baca Berita
Loading...