Connect with us

pendidikan

Banyak Dikritik, Mendikbud Nadiem Ajukan Revisi PP SNP

Diterbitkan

Pada

Banyak Dikritik, Mendikbud Nadiem Ajukan Revisi PP SNP
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan akan mengajukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) setelah menuai polemik.

Sebelumnya, PP tersebut dikritik banyak kalangan di lingkungan pendidikan karena tidak memuat Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai muatan kurikulum wajib di pendidikan.

“Kami di Kemendikbud akan segera mengajukan revisi PP SNP ini terkait substansi kurikulum wajib agar tidak terjadi mispersepsi lagi,” kata Nadiem melalui rekaman video yang disampaikan Kemendikbud, Jumat (16/4/2021).

Nadiem mengatakan PP SNP dibuat karena tahun ini Kemendikbud bakal menggelar Asesmen Nasional (AN). Ia mengaku tidak ada niatan untuk mengubah muatan kurikulum pada jenjang pendidikan tinggi melalui PP itu.

Bekas bos Go-jek itu menjelaskan PP SNP dibuat merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sehingga ketika PP dirumuskan, kata Nadiem, naskah dalam beleid itu sama persis dengan UU Sisdiknas. Kecuali, sambungnya, pada pasal-pasal yang mengatur soal asesmen nasional.

“Masalahnya adalah tidak secara eksplisit dalam PP tersebut [mengacu pada] UU No. 12 Tahun 2021 yaitu UU Dikti, dimana ada matkul wajib Pancasila, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Jadi ada mispersepsi dari masyarakat dengan PP ini,” tuturnya.

Namun Nadiem menegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia masih akan menjadi muatan wajib dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Termasuk masih menjadi mata kuliah wajib di pendidikan tinggi.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik PP SNP karena diduga tidak memuat Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran kuliah wajib.

Hal tersebut diduga karena ayat (3) Pasal 40 PP SNP menyebut kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Sementara Pasal 35 UU Pendidikan Tinggi mengatur kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

“Kami menduga, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia ini merupakan kesalahan tim penyusun baik secara prosedural, formal, maupun substansial,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, Kamis (15/4).[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Jokowi Resmi Teken Perpres Perpres Kemendikbudristek Terkait Posisi Wamen

Diterbitkan

Pada

Jokowi Resmi Teken Perpres Perpres Kemendikbudristek Terkait Posisi Wamen
Baca Berita

Headline

Pemerintah Kembali Kucurkan Dana BLT Anak Sekolah 2021: Berikut Besaran Dana, Syarat dan Cara Cek Penerimanya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pemerintah Kembali Kucurkan Dana BLT Anak Sekolah 2021: Berikut Besaran Dana, Syarat dan Cara Cek Penerimanya
Siswa SDN 01 Pejaten Timur Jakarta Selatan
Baca Berita

pendidikan

Rektor UPNVJ: Fungsi Kehumasan Miliki Peran Vital bagi Universitas

Diterbitkan

Pada

Penulis

Rektor UPNVJ: Fungsi Kehumasan Miliki Peran Vital bagi Universitas
Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Erna Hernawati (ist/net/fachri/koranjakarta)
Baca Berita
Loading...