Connect with us

MPR

Bamsoet Bantah Ada Pelanggaran HAM Pada Proyek Pariwisata Mandalika

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) menepis tudingan adanya ancaman pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada proyek pariwisata Mandalika di pulau Lombok.

Bamsoet menegaskan tidak ada pelanggaran HAM dalam pengembangan kawasan menjadi Sirkuit Balap Internasional Mandalika dan obyek wisata lainnya, baik berupa perampasan maupun penggusuran secara paksa tanah, rumah, ladang, sawah serta sejumlah situs keagamaan dari masyarakat.

“Dua hari lalu saya bersama Tim FIM dan Dorna Sports International didampingi Gubernur NTB, Kapolda dan Danremz serta Wamen BUMN, sudah datang dan melihat langsung proses pembangunan Sirkuit Balap Internasional Mandalika di Lombok. Tidak ada satu pun pelanggaran HAM atau tindakan paksa merampas tanahnya warga yang terkena pembangunan KSPN Mandalika. Semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (9/4/2021).

Diketahui sebelumnya, Pakar HAM PBB menyebutkan adanya pelanggaran HAM dalam pembangunan mega proyek USD 3 miliar di Lombok. Penduduk lokal, petani, serta nelayan dipaksa keluar dari tanah tempat tinggal. Rumah dan tanah mereka dihancurkan, serta diusir tanpa adanya kompensasi.

“Pernyataan tersebut sama sekali tidak benar. Pembebasan lahan dilakukan melalui mediasi secara transparan dengan melibatkan tim independen. Kalau memang terjadi pelanggaran HAM, pasti sudah ada gejolak di Mandalika. Masyarakat akan protes beramai-ramai. Kenyataan itu tidak ada. Komnas HAM pun tidak pernah menyebutkan adanya pelanggaran HAM di proyek KSPN Mandalika,” terangnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meyakinkan, Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB 2020-2022 tidak akan mencederai kepercayaan dari 174 negara dengan melakukan pelanggaran HAM dalam proyek KSPN Mandalika. Karenanya, dia menyebut Indonesia terus mengedepankan partisipasi inklusif serta menjunjung tinggi HAM semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas lokal, dalam mengambil keputusan.

“Pembangunan KSPN Mandalika juga ditujukan untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penghidupan dan perekonomian masyarakat NTB. Ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia yang hanya bisa dicapai dengan memajukan pilar pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan hidup secara seimbang,” pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MPR

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar adalah tindakan intoleran dan supaya ditindak keras sesuai hukum

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Headline

Menutup Eksibisi di Papua, Bamsoet Dorong Olahraga E-Sports Topang Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Headline

Lestari : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan PPKM harus Konsisten Mengedepankan Keselamatan Publik

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...