Connect with us

Uncategorized

Wapres Minta Penyelematan Bank Muamalat oleh OJK Dipercepat

Diterbitkan

Pada

Wapres Minta Penyelematan Bank Muamalat oleh OJK Dipercepat

Realitarakyat.com – Wakil Presiden (Wapres) Ma’aruf Amin meminta penyelamatan Bank Muamalat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak berlarut-larut.

Demikian dikatakan juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).

Kendati demikian menurut Masduki, wapres tetap menghormati independensi OJK dalam penyelesaian masalah permodalan bank tersebut.

“Wapres mencoba melakukan hubungan dengan berbagai instansi pemerintah dalam hal ini OJK dan pihak Bank Muamalatnya. Bisa enggak segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut,” katanya.

Masduki mengatakan Wapres melihat berdasarkan sejarah berdirinya, Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Untuk itu selain berkomunikasi dengan OJK, Wapres juga meminta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk turut serta menyelesaikan masalah bank tersebut.

Ketua MES yang saat ini dipegang oleh Menteri BUMN Erick Thohir, kata dia, baru-baru ini juga telah menghadap ke Wapres untuk membicarakan masalah Muamalat.

“Dilaporkan pengurus MES, kalau kami ingin menyelesaikan persoalan Bank Muamalat sebagai agenda program salah satu yang diprioritaskan oleh MES. Dalam hal ini sudah dilaporkan juga ke presiden,” terangnya.

Sebelumnya, OJK meminta Bank Muamalat sebagai salah satu perusahaan terbuka atau Tbk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) alias menjual sahamnya kepada publik.

Lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, OJK mewajibkan Muamalat untuk listing paling lama 2 tahun sejak aturan berlaku. Artinya Muamalat harus listing sahamnya paling lambat pada Februari 2023 mendatang.

Beleid menggantikan aturan lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995.

“Ini mandatory (wajib). Dengan berlakunya peraturan untuk emiten baru mandatory wajib listing dan untuk perusahaan yang lama wajib menyesuaikan,” jelas Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana dalam media briefing, dua pekan lalu.

Djustini menyatakan pihaknya telah melakukan komunikasi publik dan pemangku kepentingan telah diundang untuk memberikan masukan dan komentar dalam perumusan kebijakan.

Sehingga, ia berkesimpulan seluruh perusahaan siap melaksanakan peraturan terbaru itu.

“Kami melakukan komunikasi publik jadi semua stakeholder sudah kami undang untuk memberikan masukan, komentar, dalam melakukan prosedur pembuatan peraturan termasuk revisi peraturan jadi harusnya (mereka) sudah siap,” terang dia.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Dugaan Jual Beli Jabatan Di Kemendes, Legislator PAN: Presiden Harus Tindak Tegas

Diterbitkan

Pada

Dugaan Jual Beli Jabatan Di Kemendes, Legislator PAN: Presiden Harus Tindak Tegas
Baca Berita

Uncategorized

SINUHUN PAT GULIPAT ASET PGN DENGAN PERTAMINA ; *MALAH AMBLAS KEDUA PERUSAHAAN MERUGI

Diterbitkan

Pada

Penulis

SINUHUN PAT GULIPAT ASET PGN DENGAN PERTAMINA ; *MALAH AMBLAS KEDUA PERUSAHAAN MERUGI
Baca Berita

Uncategorized

KPK Akui Butuh Strategi Khusus Usut Kasus Suap di Ditjen Pajak

Diterbitkan

Pada

KPK Akui Butuh Strategi Khusus Usut Kasus Suap di Ditjen Pajak
Baca Berita
Loading...