Wagubsu Minta Tertibkan Kendaraan Dinas Yang Nunggak Bayar Pajak

  • Bagikan
Wagubsu Minta Tertibkan Kendaraan Dinas Yang Nunggak Bayar Pajak
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah meminta agar kegiatan apel kendaraan Pemprov Sumut dapat menertibkan kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan. Dari hasil pemeriksaan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemprov Sumut, tunggakan kendaraan yang tidak bayar pajak adalah kendaraan dinas milik pemerintah.

Apel Kendaraan ini diharapkan dapat membantu Pemprov Sumut dalam melakukan efisiensi anggaran, karena, ijeck -sapaan familiar Musa Rajeckshah, Pemprov tidak dibolehkan membeli kendaraan baru mengingat jumlah yang sudah cukup banyak.

“Karena di periode Pak Edy dan saya tidak diizinkan membeli kendaraan, karena jumlah yang sudah cukup banyak. Kedua, kita mau efisiensi, waktu, terutama anggaran dan pengelolaan aset, kedua tanggung jawab aset, ”jelas Ijeck saat meninjau pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas di Lapangan Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar, Medan, Rabu (24/3) / 2021).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Ismael P Sinaga menyampaikan, akan memaksimalkan pelaksanaan apel kendaraan dinas Pemprov Sumut dengan melakukan pemeriksaaan yang detail dan lengkap.

“Tiap hari kita akan melakukan evaluasi, seperti arahan Pak Wagub tadi. Artinya, kegiatan kita dua hari ini akan kita evaluasi sehingga hasilnya akan lebih optimal dan lebih efektif untuk menjalankan kendaraan yang kita laksanakan tahun ini. Mengenai target, sesuai arahan Pak Wagub, kelihatannya akan ditambah waktu pelaksanaan kendaraan ini, akan kita lihat sesuai kebutuhan, ”jelas Ismael.

Ismael kunjungan, apel kendaraan bukan hanya sekedar formalitas pemeriksaan fisik kendaraan saja. Ia meminta para petugas serius melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil sesuai kondisi.

“Ini bukan hanya formalitas, tapi dilaksanakan dengan serius. Kita sudah instruksikan para petugas untuk melakukan tugas dengan baik, dan setiap kendaraan yang dibayar, dilaporkan sesuai keadan di lapangan, dalam laporan yang akan disampaikan ke Gubernur Sumut, Wagub Sumut, serta Sekda, ”jelas Ismael.(MT)

  • Bagikan