Connect with us

Daerah

Terdakwa Kasus Bank NTT Dituntut Enam Tahun Penjara

Diterbitkan

Pada

Terdakwa Kasus Bank NTT Dituntut Enam Tahun Penjara

Realitarakyat.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja dan imvestasi jangka panjang pada Bank NTT Cabang Surabaya Tahun 2018 senilai Rp148 miliar, Rabu (24/3/2021).

Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan ini dipimpin ketua majelis hakim, Wari Jumiati didampingi hakim anggota Ari Prabowo dan Ibnu Kholiq. Terdakwa Dewi Susiana Efendy didampingi kuasa hukumnya, Hellan, S. H. Turut hadir JPU, Hendrik Tiip, Herry C. Franklin dan Emerensiana Jehamat.

Dalam amar tuntutan, JPU menegaskan bahwa terdakwa Dewi Susiana Efendy, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, terdakwa Sewi Susiana Efendy dituntut selama enam (6) tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidair enam (6) bulan kurungan.

Selain pidana badan selama enam tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, JPU juga dalam amar tuntutannya menegaskan bahwa terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp275 juta.

Ditegaskan JPU, apabila satu bulan setelah putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Dan, apabila itupun tidak mencukupi untuk menutup uang pengganti maka akan ditambah dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai membacakan tuntutan, Ketua majelis hakim, Wari Jumiati menunda persidangan hingga pekan depan, dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan kuasa hukum terdakwa.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Polisi Tangkap Mantan Anggota DPRD Bengkulu Karena Membawa Narkoba

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polisi Tangkap Mantan Anggota DPRD Bengkulu Karena Membawa Narkoba
Baca Berita

Daerah

Jaga Independensi Pengadilan, KPN Diminta Tunjuk Hakim Baru

Diterbitkan

Pada

Jaga Independensi Pengadilan, KPN Diminta Tunjuk Hakim Baru
Baca Berita

Daerah

Manajemen RS Siloam Sriwijaya Buka Peluang Mediasi dengan Tersangka Penyiksaan Perawatnya

Diterbitkan

Pada

Manajemen RS Siloam Sriwijaya Buka Peluang Mediasi dengan Tersangka Penyiksaan Perawatnya
Baca Berita
Loading...