Connect with us

Nasional

Survei: 57,3 Persen Anak Muda Nyatakan UU ITE Perlu Direvisi

Diterbitkan

Pada

Survei: 57,3 Persen Anak Muda Nyatakan UU ITE Perlu Direvisi
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi (ist/net)

Realitarakyat.com – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei lemnaganya terkait pendapat anak muda soal perlu atau tidaknya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam survei tersebut, ditemukan mayoritas anak muda Indonesia berpendapat bahwa UU ITE perlu direvisi untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat.

“57,3 persen UU ITE itu perlu direvisi menurut anak muda dan hanya 24 persen UU ITE tidak perlu direvisi,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara ‘zoom meeting’ Rilis urvei Indikator: Suara Anak Muda tentang isu-isu sosial, politik bangsa, Minggu (21/3/2021).

Survei Indikator Politik Indonesia juga mengungkapkan pendapat anak muda soal tindakan saling melapor dengan dasar UU ITE.

Secara umum anak muda berpendapat tidak suka melaporkan satu pihak ke penegak hukum, tapi ada juga yang mengatakan sebaliknya tindakan saling melapor tidak baik dilakukan karena tidak baik untuk demokrasi.

Sebanyak 41,6 persen anak muda mengapresiasi negatif tindakan saling lapor. “Ada 32,2 persen menilai tindakan saling melapor itu baik-baik saja,” kata Burhan.

Survei nasional suara anak muda ini dilakukan tanggal 4-10 Maret 2021, dengan 1.200 responden berusia 17 hingga 21 tahun.

Survei memiliki tolerasi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Menanggapi hasil survei tentang keingginan anak muda agar UU ITE direvisi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang hadir sebagai salah satu narasumber, mengapresiasi semangat anak-anak muda yang tidak setuju dengan perbuatan saling melaporkan.

“Anak muda memiliki satu ‘platform’ di dalam diri mereka, bahwa perbedaan bisa diselesaikan tidak melulu melalui jalur hukum yang sering memperkeruh suasana,” kata Hasto.

Sikap PDI-P dalam revisi UU ITE ini, lanjut Hasto, diperlukan langkah koordinasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI-P, sudah menyampaikan bahwa UU ITE perlu direvisi.

“Kami dengarkan dan coba formulasikan baik tingkat praktek melalui pendekatan dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah,” katanya.

Hasto menambahkan PDI-P mencoba mengakomodasi adanya satu kehidupan demokrasi yang satu sisi memegang hukum sebagai aturan main dan satu sisi memegang teguh budaya masyarakat timur.

“Di sisi lain kita tidak bisa ikut-ikutan demokrasi barat yang praktis kebebasan individu termasuk aspek yang personal bisa diumbar untuk kepentingan pragmatis, itu jadi catatan PDI-P,” kata Hasto. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Seleksi Calon Hakim Agung, KY Ukur Penguasaan Ilmu dan Keahlian

Diterbitkan

Pada

Penulis

Seleksi Calon Hakim Agung, KY Ukur Penguasaan Ilmu dan Keahlian
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Ini Catatan Setara Institute terkait Pelanggaran KBB Sepanjang Pandemi Tahun Lalu

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ini Catatan Setara Institute terkait Pelanggaran KBB Sepanjang Pandemi Tahun Lalu
Wakil Ketua BP Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos (ist/net)
Baca Berita

Nasional

Pakar Keamanan Siber: Kebocoran Clubhouse dan 2 Flatform Besar Lain dalam Sepekan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pakar Keamanan Siber: Kebocoran Clubhouse dan 2 Flatform Besar Lain dalam Sepekan
Pakar keamanan siber, Pratama Persadha (ist/net)
Baca Berita
Loading...