Refly Harun Nilai Jokowi Tak Boleh Diam Soal Konflik Demokrat

  • Bagikan
Refly Harun Nilai Jokowi Tak Boleh Diam Soal Konflik Demokrat
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya tak diam saja terkait konflik Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Refly, Jokowi harus memberi ultimatum ke Moeldoko ingin tetap menjadi pembantu presiden atau melanjutkan usaha merebut kursi Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketegasan Jokowi, kata Refly, diperlukan sebab Moeldoko saat ini memegang posisi strategis sebagai pejabat publik dan juga representasi istana yang tidak bisa dipisahkan dengan status pribadinya.

“Saya mengatakan caranya Pak Jokowi harus memberikan pilihan, utimatum kepada Pak Moeldoko,” katanya pada webinar, Kamis (11/3/2021).

Jika Jokowi ingin memberikan sinyal bahwa istana tidak terlibat mengenai konflik Demokrat, ia membuat Moeldoko memilih antara kedua jabatan tersebut. Menurut Refly, langkah tersebut perlu dilakukan Jokowi karena sebagai Kepala Negara Jokowi harus meyakinkan publik bahwa ia tidak diam.

Menurut Refly dengan diamnya Jokowi sejak isu kudeta itu diungkap AHY pada awal Februari lalu bisa menimbulkan interpretasi bahwa memang bisa mereguk keuntungan bila Demokrat jadi dikuasai Moeldoko.

“Saya bahkan berspekulasi bahwa bisa jadi Demokrat ini tidak hanya untuk Pak Moeldoko untuk bargaining power dia di 2024, dan hari ini tapi bisa juga untuk kepentingan Presiden Jokowi sendiri,” kata Refly yang juga pernah menjadi Ketua Tim Antimafia Mahkamah Konstitusi tersebut.

Meski Jokowi sendiri belum angkat bicara dan Juru Bicara Istana menyatakan Presiden tidak tahu-menahu soal keterlibatan Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB), Refly meragukan itu.

Dia menyebut tidak mungkin Moeldoko tidak ‘minta izin’ kepada Jokowi. “Seharusnya kulo nuwun (permisi) ke Jokowi,” kata dia yang juga pernah bekerja di istana sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno.[prs]

 

  • Bagikan