Connect with us

DPR

Politisi PAN Yandri Susanto Dipanggil KPK terkait Kasus Suap Bansos

Diterbitkan

Pada

Politisi PAN Yandri Susanto Dipanggil KPK terkait Kasus Suap Bansos
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto (ist/net)

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso/Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (30/3/2021).

Dikutip dari laman https://www.dpr.go.id, Komisi VIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, kebencanaan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai salah satu mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

Selain Yandri, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Matheus, yakni Sahat Simanungkalit yang berprofesi sebagai notaris dan Prospelany dari pihak swasta.

Selain Matheus, KPK saat ini masih melakukan penyidikan untuk dua tersangka penerima suap lainnya, yaitu mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial lainnya Adi Wahyono (AW).

Sementara pemberi suap adalah Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja yang saat ini sudah berstatus terdakwa.

Harry Van Sidabukke yang berprofesi sebagai konsultan hukum didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus sebesar Rp1,28 miliar karena membantu penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 sebanyak 1.519.256 paket.

Sedangkan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus senilai Rp1,95 miliar karena menunjuk Ardian melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket.

Atas perbuatannya, Harry dan Ardian dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Menteri Erick Ingin Beli Peternakan di Luar Negeri, Firman Soebagyo : Memang Indonesia Kekurangan Lahan?

Diterbitkan

Pada

Menteri Erick Ingin Beli Peternakan di Luar Negeri, Firman Soebagyo : Memang Indonesia Kekurangan Lahan?
Baca Berita

DPR

Dewan Yakin BIN dan Polri Tahu Posisi dari Penista Agama Jozeph Paul Zhang

Diterbitkan

Pada

Dewan Yakin BIN dan Polri Tahu Posisi dari Penista Agama Jozeph Paul Zhang
Baca Berita

DPR

Azis Berharap Rumah Baca di Oebelo Jadi Rumah dan Sumber Ilmu Generasi Penerus Bangsa

Diterbitkan

Pada

Azis Berharap Rumah Baca di Oebelo Jadi Rumah dan Sumber Ilmu Generasi Penerus Bangsa
Baca Berita
Loading...