Connect with us

Politik

PKS Sangsi Target Vaksinasi Selesai Setahun Tak Tercapai

Diterbitkan

Pada

PKS Sangsi Target Vaksinasi Selesai Setahun Tak Tercapai
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan jika vaksinasi Covid-19 merupakan hak seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan dilayani oleh layanan kesehatan pemerintah maupun swasta.

“Secara prinsip sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memvaksinasi seluruh rakyat tanpa terkecuali,” kata Mardani melalui pesan tertulis, Rabu (3/3/2021).

Karenanya, Mardani menilai vaksinasi mandiri, yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, terlalu cepat dilaksanakan.

Melihat penerapan program vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan pemerintah, anggota Komisi II DPR ini mengatakan masih banyak ditemukan kendala mulai dari proses produksi vaksin, mekanisme distribusi, hingga penyuntikan.

“Bila produksi vaksin lambat, akan berimbas pada distribusi ke daerah yang juga terhambat. Padahal, masyarakat tengah menunggu untuk bisa mendapatkan vaksinasi,” jelas Mardani.

Selain itu, pelaksanaan vaksinasi yang baru 100 ribu per hari juga membuat dirinya sangsi akan dapat selesai sesuai target Presiden Joko Widodo, yaitu selama satu tahun.

“Target 182 juta penerima, dikali dua kali dosis, berarti harus ada satu juta orang yang disuntik setiap hari. Bila hanya 100 ribu per hari, maka vaksinasi baru akan selesai selama 10 tahun,” katanya.

Mardani mengatakan sebuah program massal memang memiliki tantangan besar, yaitu akurasi data yang harus dikawal bersama.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 mengatur vaksinasi kepada pekerja, keluarga, dan individu lain yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha, bukan anggaran negara sebagai program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.

Jenis vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi mandiri juga akan berbeda untuk mencegah vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi pemerintah disalahgunakan untuk vaksinasi mandiri.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Besok, DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu

Diterbitkan

Pada

Besok, DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu
Baca Berita

Politik

Gelora: Disintegrasi Sosial Jadi Ancaman Besar di Masa Pandemi Covid

Diterbitkan

Pada

Gelora: Disintegrasi Sosial Jadi Ancaman Besar di Masa Pandemi Covid
Baca Berita

Daerah

Pimpinan Dianggap Tak Transparan, 29 Anggota DPRD Bandarlampung Ancam Gelar Paripurna Tandingan

Diterbitkan

Pada

Pimpinan Dianggap Tak Transparan, 29 Anggota DPRD Bandarlampung Ancam Gelar Paripurna Tandingan
Baca Berita
Loading...