Perkuat Hukum Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polri dan Kejagung

  • Bagikan
Perkuat Hukum Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polri dan Kejagung
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan guna mencegah serta menindaklanjuti berbagai macam kasus yang ada.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/3/2021), mengatakan bahwa kerja sama yang dibangun bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan bidang pertanahan yang berdampak pada iklim investasi.

“Jika masalah kepastian hukum pertanahan lebih jelas, maka kesempatan investasi semakin besar dan akan memberikan peluang-peluang besar lain di bidang ekonomi. Jika iklim investasi berkembang, akan menciptakan lapangan kerja lebih besar, menggerakkan ekonomi, bahkan memberikan kemakmuran bagi negeri ini,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Dalam penyelesaian pertanahan, khususnya mafia tanah, Sofyan Djalil mengaku ihaknya tengah menggandeng beberapa lembaga terkait seperti Kepolisian hingga Kejaksaan untuk sama-sama bersinergi memberantas masalah tanah, khususnya mafia tanah.

“Kita ingin BPN menjadi instansi yang makin dipercaya, bersama-sama kita memberikan kepastian hukum agar kelak perlahan tidak ada lagi praktik mafia tanah,” tambah Sofyan Djalil.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Onny Trimurti Nugroho mengatakan saat ini pihaknya tengah menjalin kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan penataan pertanahan, percepatan pemberian hak atas tanah, hingga penuntasan penyelesaian perkara, konflik dan sengketa pertanahan melalui satgas anti mafia tanah.

Selain itu pihaknya juga tengah melakukan program jangka pendek 100 hari yakni program koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait penegakan hukum kasus-kasus tanah yang meresahkan masyarakat.

“Semoga dengan diadakannya pra-ops penanganan kejahatan pertanahan ini, kita dapat bersinergi untuk melaksanakan kegiatan di lapangan demi memberantas mafia tanah,” kata Onny.

Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menggelar Rapat Pra-Ops Penanganan Kejahatan Pertanahan Tahun 2021 yang bertujuan membahas seputar kasus pertanahan yang mengandung indikasi pidana untuk dilakukan penyelidikan, mengetahui kendala dan hambatan penyelesaian kasus pertanahan serta mencari solusi atas penyelesaiannya.

Acara tersebut juga dilaksanakan secara daring yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN Raden Bagus Agus Widjayanto, Kabareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk membahas bersama-sama terkait penyelesaian kasus pertanahan yang mengandung indikasi pidana. (ndi)

  • Bagikan