Connect with us

Headline

PERADI Perlu Rumuskan Sanksi Pembangkangan konstitusional

Diterbitkan

Pada

PERADI Perlu Rumuskan Sanksi Pembangkangan konstitusional

Realitarakyat.com – Mantan Panitera Mahkamah Konstitusi Prof Zainal Arifin Hossain menyarankan agar PERADI dapat merumuskan sanksi soal pembangkangan terhadap konstitusi.

Zainal Arifin Hossain dalam diskusi virtual bertajuk “constitutional disobedience” gelaran Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kepemimpinan Ketum Otto Hasibuan, di Jakarta, Selasa (23/3/2021), meminta PERADI harus mendorong pengaturan constitutional disobedience dalam peraturan perundang-undangan.

Saat ini, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya mengatur putusan MK sebagai tindak lanjut dalam materi peraturan perundang-undangan.

“Hanya saja, bagaimana jika tidak dilaksanakan. PERADI sebagai advokat yang memiliki ide besar dalam hukum, harus memberikan ide tentang bentuk sanksi apabila terjadi constitutional disobedience terhadap putusan MK, baik itu berupa contempt of court atau pelanggaran sumpah jabatan,” kata dia.

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak digubris, di antaranya soal PERADI sebagai wadah tunggal. Ini dinilai sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedince).

Zainal mengatakan putusan MK terkait PERADI sebagai wadah tunggal organisasi harus ditegaskan kembali dalam regeling (peraturan perundang-undangan).

Organisasi PERADI sebagai wadah tunggal yang ditegaskan dalam regeling sebaiknya juga perlu mengatur spesialisasi-spesialisasi dari anggotanya sehingga tetap menjaga profesionalitas dan kualitas.

Kemudian Zainal berpendapat, perlu perubahan soal perintah atau amar agar semuanya tunduk melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

“Biar tidak bisa constitutional disobedince, perlu adanya pengaturan contitutional court,” ujarnya.

‎Otto Hasibuan dalam menyampaikan bahwa Advokat sebagai guardian of constitution harus mengambil bagian dalam persoalan pembangkangan konstitusional, salah satunya putusan MK yang menyatakan bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah tunggal.

Oleh karenanya advokat dalam mengawal konstitusi harus tampil paling depan karena sejak dahulu dari zaman Cicero atau Romawi merupakan pengawal konstitusi.

“Setelah diskusi ini PERADI akan lanjutkan dengan webinar lebih besar untuk memperkaya ide-ide bagaimana menyelesaikan constitutional disobedience,” ujarnya.(ilm)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Makin Nyeleneh, Jozeph Paul Zhang Tantang Menag Yaqut Debat Soal Agama

Diterbitkan

Pada

Makin Nyeleneh, Jozeph Paul Zhang Tantang Menag Yaqut Debat Soal Agama
Baca Berita

Hukum

Cuma Besar Omong, Ternyata Jozeph Paul Zhang Takut Ditangkap Polisi

Diterbitkan

Pada

Cuma Besar Omong, Ternyata Jozeph Paul Zhang Takut Ditangkap Polisi
Baca Berita

Nasional

Kominfo Janji Buru Konten Jozeph Paul Zhang di Instagram, Twitter Hingga Facebook

Diterbitkan

Pada

Kominfo Janji Buru Konten Jozeph Paul Zhang di Instagram, Twitter Hingga Facebook
Baca Berita
Loading...