Connect with us

Nasional

Menlu Retno: Penggunaan Kekerasan di Myanmar Tak Dapat Diterima

Diterbitkan

Pada

Menlu Retno: Penggunaan Kekerasan di Myanmar Tak Dapat Diterima
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ist/net)

Realitarakyat.com – Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa penggunaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan untuk menghalau unjuk rasa anti kudeta di Myanmar, tidak dapat diterima.

Hal tersebut dinyatakan Retno, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang, Motegi Toshimitsu, di Tokyo, pada Senin (29/3/2021), saat keduanya membahas sejumlah isu kawasan dan dunia.

“Indonesia menolak keras penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan (Myanmar) yang menyebabkan jatuhnya lebih dari 100 korban meninggal pada 27 Maret 2021,” kata Retno, saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Selasa (30/3/2021).

Menyebut bahwa Jepang juga berbagi keprihatinan yang sama dengan Indonesia terkait perkembangan situasi di Myanmar, Retno menyeru penghentian kekerasan dengan segera agar korban tidak kembali berjatuhan, di samping dialog yang harus terus diupayakan.

“Hanya melalui dialog, Myanmar akan dapat menyelesaikan masalah mereka,” tutur dia.

Sebelumnya, melalui keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Menlu Motegi mengecam keras situasi di Myanmar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Untuk itu, ia menyambut baik upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna membantu mengatasi situasi di Myanmar, dan menyampaikan rasa hormat atas kepemimpinan Indonesia dalam upaya tersebut.

“Dengan tetap menghormati prinsip non interfensi, sejak awal ASEAN telah menawarkan bantuan kepada Myanmar,” kata Retno.

“Dialog harus diupayakan untuk mengembalikan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar,” tutur Menlu Retno, yang dalam kunjungannya ke Tokyo juga sempat berdiskusi dengan utusan khusus Jepang untuk rekonsiliasi nasional Myanmar Sasakawa Yohei.

Sedikitnya 510 warga sipil tewas dalam dua bulan unjuk rasa untuk melawan kudeta militer di Myanmar, menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Kelompok itu juga mencatat bahwa Sabtu (27/3) menjadi hari paling berdarah selama unjuk rasa anti kudeta dengan 141 korban tewas.

Dari 14 orang yang terbunuh di Myanmar pada Senin (29/3), sedikitnya delapan orang berada di distrik Dagon Selatan, Yangon, di mana pasukan keamanan menembakkan senjata kaliber yang jauh lebih berat dari biasanya untuk membersihkan barikade kantong pasir, kata para saksi mata.

Televisi pemerintah mengatakan pasukan keamanan menggunakan “senjata anti huru hara” untuk membubarkan kerumunan “teroris yang kejam” yang menghancurkan trotoar dan menyebabkan satu orang terluka.

Militer Myanmar selama beberapa dekade telah membenarkan cengkeramannya pada kekuasaan dengan mengatakan bahwa militer adalah satu-satunya institusi yang mampu menjaga persatuan nasional.

Militer merebut kekuasaan dengan menuduh bahwa pemilu November tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, curang.

Tuduhan adanya kecurangan, yang telah dibantah oleh komisi pemilu setempat, melatarbelakangi dilancarkannya kudeta oleh militer pada 1 Februari 2021. Sejak saat itu, unjuk rasa terus dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat Myanmar yang menginginkan pemerintahan demokratis bagi negaranya. (ndi/ant)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

BMKG Sebut Siklon Surigae Tak Berdampak pada Cuaca di Jabodetabek

Diterbitkan

Pada

Penulis

BMKG Sebut Siklon Surigae Tak Berdampak pada Cuaca di Jabodetabek
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto (ist/net)
Baca Berita

DPR

PKS Minta Pemerintah Batalkan Rencana Pemindalah IKN, Ini Alasannya

Diterbitkan

Pada

Penulis

PKS Minta Pemerintah Batalkan Rencana Pemindalah IKN, Ini Alasannya
Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly (ist/net)
Baca Berita

Nasional

Kata Sosiolog, Budaya Mudik Imbas Konsep Pembangunan di Era Orde Baru

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kata Sosiolog, Budaya Mudik Imbas Konsep Pembangunan di Era Orde Baru
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...