Connect with us

Ekonomi

Menkeu Sri Mulyani : Perubahan Iklim Berdampak Bagi Perekonomian

Diterbitkan

Pada

Menkeu Sri Mulyani : Perubahan Iklim Berdampak Bagi Perekonomian

Realitarakyat.com – Dalam rangka mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate budget tagging).

Dengan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP), kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 dan hasilnya dipublikasikan dalam bentuk buku laporan yang diterbitkan setiap tahun.

Tahun ini, Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim diluncurkan melalui kegiatan “Dialog Publik: Pendanaan Publik Perubahan Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Pencapaian NDC’, yang terselenggara secara daring pada Selasa, 30 Maret 2021.

Laporan ini berisi Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 dan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim pada 11 daerah.

Saat peluncuran, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan komitmen Pemerintah c.q. Kemenkeu dalam pendanaan perubahan iklim, yang terus berjalan di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak APBN.

“Untuk memulihkan ekonomi, Indonesia menyadari juga ada tantangan di level global yaitu perubahan iklim. Tantangan ini sama dengan Covid-19, akan mengancam seluruh dunia. Kita perlu untuk terus menjaga agar Indonesia yang merupakan negara dengan geografi, populasi dan ekonomi yang besar ikut serta mencegah pemburukan perubahan iklim ini, karena dampaknya akan sangat luar biasa bagi ekonomi dan masyarakat,” kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Sebagai langkah dalam implementasi Persetujuan Paris, Pemerintah Indonesia telah menyusun strategi implementasi target pengendalian perubahan iklim atau Nationally Determined Contribution(NDC) pada tahun 2016, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030.

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi menyertakan perubahan iklim sebagai salah satu Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Prioritas Nasional terkait perubahan iklim dilakukan melalui tiga program prioritas, yakni program peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

Sistem penandaan anggaran perubahan iklim merupakan suatu upaya untuk mendukung pengelolaan anggaran perubahan iklim agar lebih terukur.

Sistem ini mampu melacak alokasi anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan, output, dan besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Saat ini, penandaan anggaran telah melibatkan 18 Kementerian dan Lembaga (K/L). Untuk tahun 2016 – 2020, komposisi anggaran perubahan iklim dialokasikan sebesar 74% untuk mitigasi dan 26% untuk adaptasi.

Total belanja pemerintah pusat untuk mitigasi perubahan iklim sejak 2016 mencapai Rp256.7 triliun, sedangkan untuk adaptasi iklim mencapai Rp75.9 triliun.

Lima prioritas dalam program mitigasi yaitu kehutanan dan lahan, energi dan transportasi, pertanian, Industrial Processes and Product Use(IPPU), dan limbah.

Sementara itu, bidang yang menjadi prioritas adaptasi antara lain kesehatan pemukiman dan infrastruktur, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati ekosistem hutan, pesisir dan pulau – pulau kecil serta research and development.

Selain sebagai wujud transparansi pengelolaan anggaran, data penandaan anggaran penting sebagai salah satu referensi untuk evaluasi dan pengembangan kebijakan penganggaran perubahan iklim.

Tidak hanya itu, laporan ini juga dapat mendukung pelaporan perkembangan pencapaian target kontribusi penanganan perubahan iklim Indonesia di bawah Persetujuan Paris.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimamura berharap bahwa laporan ini dapat menjadi sebuah milestone untuk semua, dalam meningkatkan sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta semua pemangku kepentingan, untuk menciptakan ekosistem pendanaan berkelanjutan, melalui mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Dilarang Operasi Saat Mudik, Organda Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha Angkutan Darat

Diterbitkan

Pada

Dilarang Operasi Saat Mudik, Organda Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha Angkutan Darat
Baca Berita

Ekonomi

Kemenperin Optimistis 23 Startup Curi Perhatian di Hannover Messe 2021

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kemenperin Optimistis 23 Startup Curi Perhatian di Hannover Messe 2021
Gati Wibawaningsih (ist/net)
Baca Berita

Ekonomi

Perlu Dukungan Pemerintah, 23 Startup Indonesia Siap Mendunia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Perlu Dukungan Pemerintah, 23 Startup Indonesia Siap Mendunia
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih (ist/net)
Baca Berita
Loading...