Connect with us

Politik

Laporan Demokrat Kubu Moeldoko ke AHY Tak Diterima Barekrim Polri

Diterbitkan

Pada

Laporan Demokrat Kubu Moeldoko ke AHY Tak Diterima Barekrim Polri
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hendak dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri lantaran diduga memalsukan akta pendirian partai dengan memasukkan nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri.

Laporan itu sedianya dilayangkan oleh delapan orang kader Partai Demokrat kubu Moeldoko. Mereka di antaranya Darmizal, Ahmad Yahya, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, hingga Franky Awom.

Kendati demikian, kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah mengatakan laporan tersebut belum diterima oleh kepolisian pada Jumat (12/3/2021).

Menurutnya, penyidik berpendapat bahwa masalah itu harus dikembalikan ke mahkamah partai.

“Kami melakukan perdebatan atau diskusi cukup alot terkait ini. Teman-teman penyidik masih meyakini bahwa ini masih ranahnya UU Partai Politik. Harus dikembalikan di mahkamah partai, partai dengan pemalsuan akta otentik,” kata Rusdiansyah kepada wartawan di Mabes Polri.

Dia menerangkan penyidik meminta agar pelapor kembali datang ke Bareskrim pada Selasa (16/3) pekan depan. Menurutnya, penyidik bakal memutuskan ihwal perkara tersebut bisa dilanjutkan sebagai laporan atau tidak.

Menurutnya, penyidik memerlukan waktu untuk menelaah berkas dan perkara tersebut lebih lanjut sebelum menentukan sikap.

“Untuk hari ini, karena masih perdebatan panjang terkait kewenangan mana tentang yang kami laporkan,” tambahnya lagi.

Rusdiansyah mengatakan pihaknya turut menyertakan sejumlah bukti terkait akta pendirian Partai Demokrat pada 2001. Di akta itu tak terdapat nama SBY sebagai pendiri Partai Demokrat. Dia meyakini bahwa dugaan pemalsuan kasus ini masuk ranah pidana.

Kondisi internal Partai Demokrat saat ini sedang mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB di Sumut.

Menanggapi ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengatakan bahwa KLB itu tidak sah karena tidak memenuhi sejumlah syarat. Kini, partai sedang menunggu proses verifikasi dokumen KLB dari Kemenkumham.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Legislator Gerindra Desak OJK Setop Keluarkan Sertifikat untuk Debt Collector

Diterbitkan

Pada

Legislator Gerindra Desak OJK Setop Keluarkan Sertifikat untuk Debt Collector
Baca Berita

Politik

Indonesia Sudah Lampu Kuning, Gelora: Pemerintah Harus Hati-hati

Diterbitkan

Pada

Indonesia Sudah Lampu Kuning, Gelora: Pemerintah Harus Hati-hati
Baca Berita

Politik

Bantu Warga Terdampak Covid-19, Junimart : Meski Sedikit Tapi Terasa Manis

Diterbitkan

Pada

Bantu Warga Terdampak Covid-19, Junimart : Meski Sedikit Tapi Terasa Manis
Baca Berita
Loading...