Connect with us

Headline

Komisi Yudisial Memastikan Sejak Awal Selalu Memantau Persidangan HRS

Diterbitkan

Pada

Komisi Yudisial Memastikan Sejak Awal Selalu Memantau Persidangan HRS

Realitarakyat.com – Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sidang dilaksanakan secara virtual. Hal itu telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung (MA).

Itu, terkait sidang perkara kerumunan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) dilanjutkan secara daring pada Jumat (19/3/2021). Dalam kesempatan itu, HRS merasa terpaksa mengikuti sidang virtual tersebut.

“Harus dipahami bahwa hakim adalah pemimpin dalam persidangan. Hakim mempunyai kewenangan penuh dengan mengambil sikap memanggil HRS untuk dihadirkan pada sidang virtual, walaupun hal tersebut juga dibatasi oleh hukum acara atau hukum formil,” kata Mukti dalam siaran persnya, Jumat (19/3/2021).

Sidang virtual adalah sebagai solusi penyelesaian perkara di masa pandemi Covid-19.

“Mungkin hakim mempunyai dasar pertimbangan karena situasi dan kondisi pandemi. Jadi, untuk mencegah kerumunan sehingga mungkin saja itu menjadi alasan. Tetapi yang terpenting bahwa hakim telah menyatakan sidang terbuka untuk umum,” kata Mukti.

Makna terbuka ini berarti bahwa terbuka di ruang persidangan, atau terbuka secara virtual.

“Artinya, publik bisa mengakses proses persidangan tersebut,” kata dia.

Terkait penolakan terdakwa HRS untuk hadir dalam sidang virtual karena khawatir terdapat kendala teknis, hal itu juga bagian dari teknis yudisial.

Secara hukum formil, maka memungkinkan untuk ditindaklanjuti dengan panggilan kedua, ketiga, atau panggilan paksa, atau in absentia.

“Mengenai prosedur ini bukan menjadi wilayah kewenangan KY. Tetapi, sikap menolak hadir dalam persidangan, baik langsung maupun secara virtual, akan menjadi catatan dan terus didalami oleh KY. Yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut apakah merupakan kategori dari perilaku merendahkan martabat dan kehormatan hakim,” kata Mukti.

Penasihat hukum terdakwa HRS dapat membela hak-hak kliennya dengan menyatakan keberatan atau mempertanyakan alasan hakim untuk menghadirkan HRS secara virtual.

Namun, Mukti meminta, semua pihak berperkara untuk menghormati pengadilan dengan menjaga etika dan sikapnya.

Tindakan penasihat hukum HRS akan menjadi catatan dan terus didalami oleh KY apakah merupakan tindakan merendahkan martabat dan kehormatan hakim atau tidak.

“Namun, argumentasi hakim juga akan dicatat oleh KY, apakah ada potensi pelanggaran KEPPH. Misalnya, bersikap adil atau tidak, hakim bersikap disiplin khususnya berkaitan dengan sikap harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,” kata Mukti.

Melalui kewenangan yang dimiliki, KY akan melakukan advokasi terhadap hakim yang direndahkan martabatnya oleh pihak-pihak tertentu.

“KY menaruh perhatian khusus terhadap kasus tersebut. KY akan terus melakukan pemantauan dan kajian untuk nantinya mengambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai kewenangan KY,” ujar Mukti.

Sebelumnya, HRS terjerat tiga kasus sekaligus. Dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, HRS ditetapkan sebagai tersangka pada 14 November 2020 lalu. HRS diduga melanggar Pasal 160 KUHP. Kemudian pada bulan Desember 2020, HRS juga ditetap sebagai tersangka kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Dari kedua kasus tersebut, HRS dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP.

Selanjutnya kasus terakhir, RS Ummi Bogor berawal saat HRS dirawat di RS Ummi dan melakukan tes usap pada 27 November 2020. Namun HRS melakukan tes usap bukan dengan pihak rumah sakit, melainkan lembaga Mer-C.

Kemudian Satgas Covid-19 Kota Bogor melaporkan RS Ummi kepada pihak berwajib, karena dianggap menghalang-halangi tugas Satgas Covid-19.

Kemudian HRS bersama menantunya, Hanif Alatas, dan Direktur Utama RS Ummi Bogor Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021.

Para tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu, Pasal 14 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit. Hasil dalam lidik, sidik, konstruksi pasal ditambahkan Pasal 216 KUHP, Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Perbaikan PP tentang Standar Pendidikan Nasional Harus Segera Direalisasikan

Diterbitkan

Pada

Perbaikan PP tentang Standar Pendidikan Nasional Harus Segera Direalisasikan
Baca Berita

Headline

BNSP Larang Dewan Pers Keluarkan Sertifikasi Wartawan

Diterbitkan

Pada

BNSP Larang Dewan Pers Keluarkan Sertifikasi Wartawan
Baca Berita

Nasional

Shindy Paul Soerjomoelyono Nama Asli dari Penista Agama Jozeph Paul Zhang

Diterbitkan

Pada

Shindy Paul Soerjomoelyono Nama Asli dari Penista Agama Jozeph Paul Zhang
Baca Berita
Loading...