Connect with us

DPR

Komisi IX DPR: Program Kartu Prakerja Berpotensi Munculkan ‘Moral Hazard’

Diterbitkan

Pada

Komisi IX DPR: Program Kartu Prakerja Berpotensi Munculkan ‘Moral Hazard’
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani (ist/net)

Realitarakyat.com – Upaya Komisi IX DPR RI mengumpulkan data mengenai program Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Usaha (BSU), terungkap kecenderungan bahwa program Kartu Prakerja berpotensi munculkan moral hazard.

Hal ini disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani, dalam keterangan tertulisnya, Senin (129/3/2021).

Dia mengatakan hal itu, dalam rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Bupati Badung, di Kantor Bupati Badung, Bali, Jumat (26/3/2021) lalu.

“(Anggaran) Rp20 triliun okelah kalau yang kemudian disampaikan kepada peserta 2,4 juta. (Besaran) Rp600 ribu kali 4 bulan kita masih bisa menerima. Tetapi kalau kemudian pelatihannya dari biaya Rp5-100 ribu dikalikan dari berapa (peserta) yang akan menerima pelatihan itu, tentu ini menjadi satu potensi moral hazard,” ujar Netty, merinci angka keluar dan yang diterima penerima manfaat Kartu Prakerja.

Hal itu diungkapkannya karena pada awalnya Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang akan memberikan sinyal pengikatan kapasitas kompetensi para pencari kerja. “Jadi entah itu rescuing atau obscuring. Tapi kan ternyata kalau kita perhatikan bahwa tidak ada kejelasan, dari posko pendampingan itu hanya bisa mengklaim data peserta,” tambahnya.

Netty menegaskan output yang didapat penerima manfaat belum jelas tingkat efektivitasnya. “Tapi seperti apa output-nya, efektivitasnya, apakah betul setelah mendapatkan pelatihan mereka bisa bangkit dari keterpurukan dampak pandemi itu juga tidak bisa diukur. Padahal kalau kita bicara angkanya itu sangat fantastis,” katanya.

Menurut politisi Fraksi PKS ini, program Kartu Prakerja memang dari awal sudah menuai polemik. Karena judulnya Kartu Prakerja, namun pelaksananya bukan Kementerian Ketenagakerjaan. Netty menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan agar program Kartu Prakerja dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Minta Pemerintah Tolak Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar

Diterbitkan

Pada

DPR Minta Pemerintah Tolak Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar
Baca Berita

DPR

Menteri Erick Ingin Beli Peternakan di Luar Negeri, Firman Soebagyo : Memang Indonesia Kekurangan Lahan?

Diterbitkan

Pada

Menteri Erick Ingin Beli Peternakan di Luar Negeri, Firman Soebagyo : Memang Indonesia Kekurangan Lahan?
Baca Berita

DPR

Dewan Yakin BIN dan Polri Tahu Posisi dari Penista Agama Jozeph Paul Zhang

Diterbitkan

Pada

Dewan Yakin BIN dan Polri Tahu Posisi dari Penista Agama Jozeph Paul Zhang
Baca Berita
Loading...