Connect with us

Politik

Herman Hery: Revisi UU ITE dan KUHP Sangat Krusial Dilakukan Bersama

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menilai revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat krusial dilakukan secara bersama, khususnya menyangkut konstruksi pencemaran nama baik.

“Dari kacamata Komisi III DPR, selain merevisi UU ITE seperti pasal 27 misalnya, revisi KUHP juga menjadi sesuatu yang krusial sebab konstruksi pencemaran nama baik juga diatur di KUHP,” kata Herman saat dikonfirmasi, Sabtu (20/3/2021).

Hal itu dikatakannya menyikapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberi perhatian pada Pasal 27 UU ITE yang selama ini dianggap bermasalah.

Herman mengatakan dinamika beberapa tahun terakhir, UU ITE memang tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan pro dan kontra di masyarakat.

Menurut dia, aspirasi masyarakat terkait revisi UU ITE turut menambah krusialnya pengesahan RUU KUHP yang sempat tertunda untuk disahkan pada pengambilan Keputusan Tingkat II.

“Jika melihat fenomena hukum belakangan ini, seperti misalnya pemidanaan dalam UU ITE. Aspirasi publik atas revisi UU ITE ini membutuhkan juga revisi pada KUHP, khususnya terkait konstruksi pasal pencemaran nama baik,” tukas politikus PDIP ini.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa UU ITE sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi karena sudah banyak masyarakat yang mengadu telah menjadi korban UU tersebut khususnya Pasal 27.

Hal itu dikatakan Mahfud saat bertemu pengacara Hotman Paris Hutapea di Jakarta, Sabtu.

Mahfud menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk mengkaji dan melihat urgensi dilakukannya revisi UU ITE dan pemerintah telah membentuk tim pengkaji.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Puan Tak Dikenal Warga, Ini Respon PDIP

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Politik

Sidak Dugaan Praktek Mafia Tanah di Siosar, Junimart: Kami Minta Pengukuran Ulang HGU

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang/Ist
Baca Berita

Politik

PPP Tak Setuju Usulan Pemerintah Pemilu Digelar Mei 2024

Diterbitkan

Pada

Penulis

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi/Net
Baca Berita
Loading...