Hasil Evaluasi Formappi: Kinerja DPR Masa Sidang III Buruk

  • Bagikan
Hasil Evaluasi Formappi: Kinerja DPR Masa Sidang III Buruk
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melakukan evaluasi terhadap kinerja DPR RI selama periode masa sidang III periode 11 Januari sampai 7 Maret 2021.

Hasilnya, Formappi menyebutkan, kinerja wakil rakyat untuk periode tersebut, dinilai buruk. Namun Formappi belum pernah membuat evaluasi yang mengapresiasi kinerja DPR.

Dalam evaluasinya, Formappi menemukan hampir seluruh aspek fungsi DPR RI, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, tidak menunjukkan kinerjanya yang buruk.

“Formappi belum pernah membuat evaluasi yang mengapresiasi kinerja DPR karena kita belum mendapatkan (melihat, red) kinerja DPR dalam satu tahun atau satu masa sidang yang terlalu signifikan,” ujar Peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada watawan, Minggu (7/3/2021).

Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI memutuskan masa sidang III berlangsung pada 11 Januari – 7 Maret 2021. Dalam periode itu, ada 23 hari kerja yang dijadwalkan untuk rapat pada 11 Januari – 10 Februari 2021, sementara masa reses berlangsung pada 11 Februari – 7 Maret.

Menurut Formappi, sebagaimana disampaikan oleh Lucius dan peneliti Formappi lainnya, I Made Leo Wiratma, buruknya kinerja DPR RI dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya lemahnya tata kelola perencanaan.

“Perencanaan yang buruk di bidang legislasi ditandai oleh belum rampungnya DPR menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas yang seharusnya sudah disahkan pada MS I TS 2020-2021. Bagaimana mungkin DPR dapat langsung membahas suatu RUU sementara yang harus dibahas belum ditetapkan. Oleh karena itu, rencana DPR membahas empat RUU pada masa sidang III ini menjadi utopis karena tidak memiliki dasar yang jelas dan kuat,” terang hasil evaluasi kinerja Formappi sebagaimana diterangkan oleh I Gede Made Leo.

Sementara itu, terkait fungsi anggaran DPR RI, Formappi mencatat hanya ada delapan dari 11 komisi di DPR yang melakukan rapat evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun anggaran 2020.

Komisi yang menggelar pertemuan dengan kementerian/lembaga (K/L) untuk evaluasi anggaran, di antaranya Komisi I DPR RI dengan 11 K/L, Komisi III dengan 2 K/L, Komisi IV dengan 3 K/L, Komisi V dengan lima K/L, Komisi VI dengan sembilan K/L, Komisi VII dengan dua kementerian, Komisi VIII dengan empat K/L, dan Komisi X dengan dengan empat K/L.

Tiga komisi yang masuk dalam catatan Formappi karena tidak menggelar rapat evaluasi APBN tahun anggara 2020 dalam periode masa sidang III, di antaranya Komisi II, Komisi IX, dan Komisi XI.

Sementara itu, terkait fungsi pengawasan, Formappi menilai DPR RI melakukan pengawasan “ala kadarnya” saat memeriksa misalnya temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan kebijakan pemerintah lainnya. (ndi)

  • Bagikan