Connect with us

DPR

DPR Minta Pemerintah Pastikan Tidak Ada Obat Titipan dalam Daftar Fornas

Diterbitkan

Pada

DPR Minta Pemerintah Pastikan Tidak Ada Obat Titipan dalam Daftar Fornas
Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komisi IX DPR RI (ist/net)

Realirakyat.com – Komisi IX DPR RI bersama pihak terkait membahas Formularium Nasional (Fornas), yaitu daftar obat terpilih yang digunakan sebagai acuan penulisan resep dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.

Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komisi IX DPR RI, meminta pemerintah agar penyusunan Fornas dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, serta memastikan tidak ada obat titipan yang masuk untuk kepentingan bisnis.

“Fornas disusun sebagai acuan penulisan resep obat dalam JKN sehingga ada pengendalian mutu obat dan biaya pengobatan yang berdampak pada optimalisasi pelayanan pada pasien. Oleh karena itu daftar obat yang masuk fornas harus benar-benar obat terpilih yang paling berkhasiat, aman dan harga terjangkau. Tidak boleh ada obat titipan yang masuk untuk kepentingan bisnis atau lainnya. Jadi Fornas harus transparan dan bertanggung jawab dalam prosesnya agar rakyatlah yang paling diuntungkan, bukan yang lain,” ujar Netty dalam keterangan media, Rabu (24/3/2021)

Fornas, kata Netty, dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam menyusun perencanaan pengadaan obat dan alat kesehatan secara e-katalog agar kebutuhan lapangan terpenuhi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan e-katalog dalam proses pengadaan obat guna menghindari kekosongan ketersediaan obat serta memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan obat yang tercover BPJS dan obat lainnya. Dengan e-katalog diharapkan masyarakat tidak lagi dibebani dengan obat-obat yang tidak dicover BPJS,” katanya.

Selain itu, menurut Netty, Fornas seharusnya meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan Kemenkes tahun 2021. “Kemenkes menerima anggaran sebesar Rp169,7 triliun untuk alokasi vaksin, penanganan COVID-19, obat-obatan dan alat kesehatan. Anggaran ini harus dioptimalkan untuk menjamin peningkatan pelayanan kesehatan pada rakyat, termasuk dalam hal ketersediaan obat bagi peserta BPJS,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga meminta pemerintah agar memastikan ketersediaan obat untuk penyakit katastropik yang masih tinggi penderitanya.

“Jumlah penderita penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, gagal ginjal dan thalasemia masih tinggi. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi dengan risiko kematian tinggi sehingga membutuhkan biaya pengobatan besar. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjamin ketersediaan obatnya agar pasien dapat terlayani dengan baik.”

Terakhir, Netty menyoroti masih kurangnya daftar produk yang tergolong herbal terstandar dan fitofarmaka dalam e-katalog obat-obatan.

“Negeri kita kaya akan sumber daya alam herbal berkhasiat sebagai bahan baku obat tradisional dan fitofarmaka. Potensi besar ini sudah dikenal luas oleh bangsa lain di dunia namun belum optimal dalam pengelolaanya. Pemerintah harus mendukung program penelitian dan pengembangan bahan-bahan alami tersebut sebagai bahan baku obat sehingga Indonesia unggul dalam industrialisasi obat tradisional dan fitofarmaka” tukasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Pimpinan DPR Dorong Terbitnya Aturan Teknis Larangan Mudik 2021

Diterbitkan

Pada

Pimpinan DPR Dorong Terbitnya Aturan Teknis Larangan Mudik 2021
Baca Berita

DPR

MoU Vaksin Nusantara, Rahmad Handoyo: Kita Sambut Baik

Diterbitkan

Pada

MoU Vaksin Nusantara, Rahmad Handoyo: Kita Sambut Baik
Baca Berita

DPR

DPR Apresiasi MoU Pengembangan Vaksin Nusantara

Diterbitkan

Pada

DPR Apresiasi MoU Pengembangan Vaksin Nusantara
Baca Berita
Loading...