Connect with us

DPR

DPR Minta Pemerintah Beri Porsi Khusus Sisa Hononer K2 di Seleksi CPNS

Diterbitkan

Pada

DPR Minta Pemerintah Beri Porsi Khusus Sisa Hononer K2 di Seleksi CPNS

Realitarakyat.com – Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid meminta agar keputusan hasil rapat Komisi II dengan KemenPAN-RB pada tahun 2020 lalu bisa ditindaklanjuti, dimana salah satu isi keputusannya adalah Komisi II berharap Kementerian PAN-RB bisa memberi porsi khusus pada sisa honorer K2 tenaga administrasi di dalam seleksi CPNS.

“Kita harapkan ini, karena masih banyak saudara-saudara kita pada tahun 2013 itu belum beruntung namun kemudian mereka terganjal dengan dikeluarkannya moratorium pada saat itu. Dalam proses seleksi selama ini yang dilakukan sejak tahun 2014, belum ada porsi khusus yang diberikan untuk honorer K2 khusus tenaga administrasi ini,” ucap Anwar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Anwar berharap, seleksi CPNS ke depan tidak hanya mengedepankan soal kuantitas semata dalam upaya pemenuhan target kebutuhan jumlah PNS. “Tetapi kita berharap CPNS yang direkrut ini juga memiliki syarat, misalnya kompetensi akhlak dan juga kompetensi kinerja. Seorang ASN harus memiliki wawasan literasi yang baik, sehingga mereka bisa benar-benar menjadi pelayan masyarakat,” tuturnya.

Dikatakan oleh Politisi Fraksi Demokrat ini, ke depan harus dipikirkan tentang perlunya payung hukum bagi ASN. Sehingga para ASN bisa terbebas dari politik praktis yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

“Karena Kepala Daerah adalah jabatan politik. Setelah mereka dilantik, tidak menutup kemungkinan siapa yang membantunya saat Pilkada maka ia yang akan diangkat, sedangkan yang dianggap tidak membantu akan dilengserkan. Jadi ASN itu tidak punya sistem karir yang bagus karena dibayangi oleh jabatan politik itu,” pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Arsul Sani Sebut Komisi III Akan Pertimbangkan Kembali Pasal Kontroversial di RUU Kejaksaan

Diterbitkan

Pada

Arsul Sani Sebut Komisi III Akan Pertimbangkan Kembali Pasal Kontroversial di RUU Kejaksaan
Baca Berita

DPR

Charles: Pimpinan dan Anggota yang Ikuti Vaksinasi Nusantara Tak Wakili Komisi IX DPR

Diterbitkan

Pada

Charles: Pimpinan dan Anggota yang Ikuti Vaksinasi Nusantara Tak Wakili Komisi IX DPR
Baca Berita

DPR

DPR Dukung Produksi Vaksin Nusantara Buatan Dalam Negeri

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Dukung Produksi Vaksin Nusantara Buatan Dalam Negeri
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (ist/net)
Baca Berita
Loading...