DPR Desak BPOM Beri Izin Pelaksanaan Uji Klinis II dan III Vaksin Nusantara

  • Bagikan
DPR Desak BPOM Beri Izin Pelaksanaan Uji Klinis II dan III Vaksin Nusantara
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kalangan dewan mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan izin persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) uji klinis II dan III vaksin nusantara yang dikembangkan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Para anggota Komisi IX DPR juga mendesak Badan POM tidak mempersulit pengembangan Vaksin Terawan yang sedang diteliti di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menuding Kepala BPOM Penny K Lukito tidak independen karena tidak segera meluluskan perizinan uji klinis II vaksin Nusantara. Menurutnya, vaksin nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipersulit.

“Padahal hasil uji klinis fase I menunjukkan tidak ada efek samping serius yang terjadi terhadap para 30 relawan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (11/3/2021).

Rahmad membandingkan upaya pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi negara lain yang lancar seperti Sinovac dari China dan AstraZeneca dari Inggris. “Sepatutnya negara mendorong pengadaan vaksin hasil karya anak bangsa. Salah satunya vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto,” kata dia.

Senada dengan Rahmad, anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga mendesak Badan POM tidak menghambat vaksin Nusantara. Menurut dia, persoalan menyangkut Komite Etik tidak seharusnya menghentikan proses pengembangan vaksin Terawan.

Desakan agar Vaksin Nusantara segera diberikan persetujuan uji klinis fase II juga diungkapkan Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar Dewi Asmara. Dia mengaku bingung dengan respons pihak-pihak tertentu dengan adanya vaksin Terawan. Padahal vaksin Nusantara layak diapresiasi karena merupakan hasil penelitian anak bangsa.

“Mengapa semua sekarang seperti alergi tidak mau membicarakan vaksin Nusantara,” katanya.

Dewi meminta Badan POM tidak menutup data, terkait proses penelitian Vaksin Nusantara agar publik bisa mengetahui kejelasan dari proses tahapan penelitian vaksin tersebut. “Jangan seolah-olah jadi diskriminatif bahwa ini sesuatu yang abal-abal, nggak benar dan sebagainya,” ujarnya.[prs]

  • Bagikan