Din Syamsuddin: KLB Demokrat Deli Serdang Tragedi Demokrasi di Indonesia

  • Bagikan
Din Syamsuddin: KLB Demokrat Deli Serdang Tragedi Demokrasi di Indonesia
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang menunjuk KSP Moeldoko menjadi Ketum merupakan tragedi demokrasi di Indonesia.

Demikian dikatakan, Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin dalam webminar di Jakarta, Kamis (11/3/2021).

Ia meyakini perpecahan di Partai Demokrat bukan hanya peristiwa memprihatinkan di satu partai politik saja, namun juga bagi iklim politik di Indonesia secara umum.

Pasalnya, jika ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi perpolitikan nasional. Karena terjadi di partai relatif besar, ia menyebut bukan mustahil masalah serupa juga bakal terjadi di partai lain.

“Tak mustahil partai-partai politik lain akan mengalami nasib serupa karena ini bukan sekedar tragedi Partai Demokrat tapi tragedi demokrasi di Indonesia,” katanya.

KLB Demokrat, lanjutnya, menjadi contoh buruk mudahnya kekuasaan internal parpol dapat diintervensi dengan dalih tertentu.

Melihat apa yang terjadi di Deli Serdang, ia mengaku cemas kejadian akan membawa dampak sistemik dan berpotensi menciptakan kegaduhan politik nasional.

KLB, menurut dia, menunjukkan bahwa proses konsolidasi demokrasi di Tanah Air masih jauh dari ideal atau sesuai dengan amanat Pancasila.

“Maka itu perlu kita soal dan persoalkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat pecah setelah sejumlah kader senior menginisiasi Kongres Luar Biasa untuk membatalkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

KLB dihelat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, serta Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Pasca-KLB, salah satu panitia KLB Ilal Ferhard mengklaim pihaknya sudah mendaftarkan kepengurusan Demokrat hasil KLB ke Kemenkumham pada Selasa (9/3).

Dia menjelaskan tim hukum Demokrat kubu Moeldoko sudah membawa sejumlah berkas yang dibutuhkan untuk mendapatkan legalitas, misalnya dokumen hasil KLB, struktur kepengurusan, hingga bukti-bukti lain sebagai pelengkap.

Namun pihak Kemenkumham membantah hal ini dan menyatakan belum menerima susunan kepengurusan Demokrat KLB yang dipimpin Moeldoko.[prs]

  • Bagikan