Connect with us

Hukum

Dewas KPK Curhat ke DPR Soal Kewenangannya yang Minim

Diterbitkan

Pada

Dewas KPK Curhat ke DPR Soal Kewenangannya yang Minim
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menilai Dewas KPK perlu memiliki kewenangan bukan hanya menjalankan tugas yang telah diatur dalam UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

“Di tahun 2020 kami tidak mengalami hambatan berarti, namun perlu ada pemikiran dan dipikirkan satu masalah yaitu Dewas KPK hanya punya tugas, tidak memiliki kewenangan,” kata Tumpak dalam Rapat Kerja Komis III DPR dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/3/2021).

Dia mengatakan dalam UU KPK, tidak ada satu pun kewenangan Dewas KPK, namun hanya mengatur terkait tugas yang harus dijalankan Dewas.

Menurut dia, tugas Dewas KPK itu diatur dalam Pasal 37b UU KPK ada empat yaitu pengawasan pelaksanaan tugas dan kewenangan Pimpinan dan pegawai KPK; memberi izin atau tidak untuk melakukan penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan; menyusun kode etik; dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

“Kami cari-cari dalam UU KPK tidak ada kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas KPK. Lazimnya lembaga atau komisi seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan,” ujarnya.

Dia mengatakan di tahun 2020 Dewas KPK tidak menghadapi hambatan, namun karena tidak adanya kewenangan Dewas itu bisa menjadi hambatan karena kekurangan aturan.

Menurut dia, selama ini Dewas KPK tidak mengalami hambatan karena pihaknya lakukan tugasnya berdasarkan kesepakatan dengan Pimpinan KPK karena memiliki pemikiran yang sama untuk kinerja lembaga.

“Misalnya, dalam pelaksanaan tugas kewenangan Pimpinan KPK kami jalankan berdasarkan kesepakatan, tiga bulan sekali lakukan koordinasi. Dalam evaluasi itu Dewas sampaikan laporan masyarakat tentang tugas dan pelaksanaan KPK dan ambil kesimpulan ke depan bagaimana,” katanya.

Tumpak menegaskan pihaknya bukan meminta adanya kewenangan Dewas KPK, namun menilai perlu ada hal tersebut yang diatur dalam sebuah UU.

Menurut dia keberadaan UU KPK bukan melemahkan institusi KPK, namun banyak hal krusial di UU tersebut yang belum diatur.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Usai KPK dan BKN, Komnas HAM Juga Bakal Panggil BIN, BNPT Serta Bais TNI Soal Polemik TWK

Diterbitkan

Pada

Usai KPK dan BKN, Komnas HAM Juga Bakal Panggil BIN, BNPT Serta Bais TNI Soal Polemik TWK
Baca Berita

Hukum

BKN Klaim Sudah Tak Pegang Dokumen TWK Pegawai KPK

Diterbitkan

Pada

BKN Klaim Sudah Tak Pegang Dokumen TWK Pegawai KPK
Baca Berita

Hukum

Pakar Hukum: Sanksi Pidana untuk Advokat di RKUHP Perlu Ditinjau Ulang

Diterbitkan

Pada

Pakar Hukum: Sanksi Pidana untuk Advokat di RKUHP Perlu Ditinjau Ulang
Pakar Hukum Suparji Ahmad/Net
Baca Berita
Loading...