Connect with us

Politik

Demokrat Senayan Minta DPR dan Pemerintah Lebih Selektif Pilih RUU yang Diselesaikan di 2021

Diterbitkan

Pada

Demokrat Senayan Minta DPR dan Pemerintah Lebih Selektif Pilih RUU yang Diselesaikan di 2021

Realitarakyat.com – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan meminta DPR dan pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih dan memilah Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dibahas pada 2021.

“Pada prinsipnya kami setuju (Prolegnas Prioritas 2021), namun diharapkan lebih memilih dan memilah RUU mana saja yang akan diselesaikan di tahun 2021,” kata Marwan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/3/2021).

Dia mengapresiasi kerja keras Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI dalam menyusun Prolegnas Prioritas 2021, yang akhirnya bisa disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.

Namun menurut dia, dari 33 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2021, tidak semua bisa diselesaikan di tahun 2021 karena ada keterbatasan waktu dan masih dalam suasana pandemi COVID-19.

“Fraksi Demokrat berpendapat keterbatasan waktu 7-8 bulan dan suasana pandemi COVID-19, diharapkan bisa memilah dan memilih RUU prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Marwan menjelaskan ada beberapa RUU yang urgen untuk didiskusikan dan dibahas bersama yaitu RUU Pemilu, karena semua pihak harus belajar dari pelaksanaan Pemilu 2019.

Dia mengatakan Pemilu 2019 yang dilakukan bersamaan antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) telah menguras konsentrasi bangsa Indonesia, biaya, dan memecah konsentrasi masyarakat.

“Itu karena pada saat yang bersamaan banyak calon yang harus dipilih di Pemilu 2019, meskipun di Pemilu 2024 diagendakan pemilihannya beberapa kali. Kami nilai RUU Pemilu penting dimasukan dalam Prolegnas 2021 dan segera dibahas,” katanya.

Selain itu menurut dia, Fraksi Demokrat juga mendukung beberapa RUU untuk segera diselesaikan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, RUU Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).

RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Pemindahan Ibu Kota Penting Dilakukan, Ini Alasan Wakil Ketua Komisi VI DPR

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pemindahan Ibu Kota Penting Dilakukan, Ini Alasan Wakil Ketua Komisi VI DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih (ist/net)
Baca Berita

Daerah

DPD Demokrat NTT Ikhlaskan Putusan MK Soal Orient

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPD Demokrat NTT Ikhlaskan Putusan MK Soal Orient
Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur Jefry Riwu Kore (ist/net)
Baca Berita

Nasional

Demokrat Senayan: Pindah Ibu Kota Banyak Dilakukan Negara Lain

Diterbitkan

Pada

Penulis

Demokrat Senayan: Pindah Ibu Kota Banyak Dilakukan Negara Lain
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron (ist/net)
Baca Berita
Loading...