Connect with us

Politik

Demokrat AHY: Gerombolan Moeldoko Ini Hidup di Negara Hukum Atau Hutan Rimba

Diterbitkan

Pada

Demokrat AHY: Gerombolan Moeldoko Ini Hidup di Negara Hukum Atau Hutan Rimba

Realitarakyat.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengingatkan pengurus partai versi kongres luar biasa (KLB) Sibolangit bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan berbagai pernyataan yang disampaikan oleh pengurus Demokrat versi KLB, misalnya terkait masalah demisioner dan penertiban internal partai, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Herzaky, Moeldoko merupakan ketua umum abal-abal yang berasal dari KLB ilegal dan melanggar hukum. Dalam hal ini, keputusan yang dibuat KLB tidak sah, apalagi terkait upaya demisioner.

“Rahmad (Jubir KLB Muhammad Rahmad) dan gerombolan Moeldoko ini hidup di Indonesia yang merupakan negara hukum, atau tinggal di hutan rimba?,” ujar Herzaky menanggapi pernyataan pengurus pusat tandingan pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Selasa (30/3/2021).

DPP Partai Demokrat juga keberatan dengan pernyataan Moeldoko yang disampaikan oleh juru bicara pengurus tandingan Muhammad Rahmad awal pekan ini. Rahmad menyatakan Moeldoko segera menertibkan internal partai dan ia juga mengimbau kepada kader partai di daerah agar tetap bersatu.

Rahmad juga menerangkan pernyataan dan keputusan AHY tidak lagi berpengaruh pada internal partai. Pasalnya, AHY telah dinyatakan demisioner sebagai ketua umum dan posisi itu diisi oleh Moeldoko.

“Jadi, mereka yang jelas-jelas tidak tertib dan melanggar aturan, terus mau menertibkan kami?” kata Herzaky menanggapi pernyataan Rahmad.

Pengurus Demokrat Sibolangit telah menyerahkan dokumen seperti daftar pengurus yang baru dan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat pengesahan.

Namun, Direktorat Jenderal Administrasi Umum (AHU) belum memberi keterangan lebih lanjut mengenai status dokumen yang diserahkan oleh para penyelenggara KLB.

Sejauh ini, Kemenkumham dan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mencatat AHY dan jajarannya sebagai ketua umum serta pengurus resmi Partai Demokrat. Moeldoko sendiri saat ini masih aktif menjabat sebagai kepala staf kepresidenan.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

KSPSI Minta Perwakilan Buruh Masuk Dalam Satgas THR

Diterbitkan

Pada

KSPSI Minta Perwakilan Buruh Masuk Dalam Satgas THR
Baca Berita

Politik

Legislator Demokrat: RUU Kejaksaan Jadi Suatu yang Urgensi

Diterbitkan

Pada

Legislator Demokrat: RUU Kejaksaan Jadi Suatu yang Urgensi
Baca Berita

Politik

Azis Syamsuddin: Hak Preogratif Jokowi Tentukan Menteri Hasil Peleburan Kemendikbud dan Kemenristek

Diterbitkan

Pada

Azis Syamsuddin: Hak Preogratif Jokowi Tentukan Menteri Hasil Peleburan Kemendikbud dan Kemenristek
Baca Berita
Loading...