Connect with us

Politik

Apresiasi Perpres Miras Dicabut, Mardani: Pemerintah Mau Dengar Suara Publik

Diterbitkan

Pada

Apresiasi Perpres Miras Dicabut, Mardani: Pemerintah Mau Dengar Suara Publik
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo mencabut aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang izin investasi minuman keras menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar suara publik.

“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bahwa membangun bangsa harus memegang prinsip. Presiden sendiri yang menegaskan arah pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama,” kata Mardani saat dihubungi, Selasa (2/3/2021).

Anggota Komisi II itu mengatakan pencabutan peraturan tersebut akan menyelamatkan program prioritas yang telah ditetapkan sendiri oleh Presiden.

Selain itu, Mardani mendorong Presiden untuk menelusuri bagaimana Peraturan tersebut bisa memuat tentang izin investasi minuman keras. Menurut dia, kejadian tersebut memalukan bagi Presiden.

“Saya mengapresiasi karena mendengar suara publik. Jangan sampai kejadian serupa terulang lagi,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo menyatakan mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur izin investasi minuman keras.

“Bersama ini, saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol dicabut,” kata Presiden dalam siaran langsung yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.

Peraturan Presiden tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang sebenarnya memang tidak mengatur khusus tentang minuman keras, tetapi soal penanaman modal.

Dalam salah satu lampiran, tercantum tentang izin investasi industri minuman keras di daerah tertentu di Indonesia, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Besok, DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu

Diterbitkan

Pada

Besok, DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu
Baca Berita

Politik

Gelora: Disintegrasi Sosial Jadi Ancaman Besar di Masa Pandemi Covid

Diterbitkan

Pada

Gelora: Disintegrasi Sosial Jadi Ancaman Besar di Masa Pandemi Covid
Baca Berita

Daerah

Pimpinan Dianggap Tak Transparan, 29 Anggota DPRD Bandarlampung Ancam Gelar Paripurna Tandingan

Diterbitkan

Pada

Pimpinan Dianggap Tak Transparan, 29 Anggota DPRD Bandarlampung Ancam Gelar Paripurna Tandingan
Baca Berita
Loading...