Connect with us

DPR

Anggota Komisi VII Minta Pemerintah Konsisten Dorong Listrik EBT

Diterbitkan

Pada

Anggota Komisi VII Minta Pemerintah Konsisten Dorong Listrik EBT
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (ist/net)

Realitarakyat.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah konsisten meningkatkan bauran listrik sumber EBT (energi baru terbarukan) melalui berbagai kebijakan inovatif dan sistem insentif. Bila tidak maka harga listrik dari sumber energi ini tidak akan pernah kompetitif terhadap harga listrik dari sumber batubara.

Pasalnya selama ini listrik dari sumber energi batu bara (PLTU) menikmati berbagai kebijakan dan insentif dari Pemerintah, sehingga biaya pokok pembangkitan (BPP) listriknya dapat ditekan.

Demikian disampaikan Mulyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Realitarakyat.com, Kamis (25/3/2021). Dia mengatakan hal itu saat rapat kerja (Raker) Komisi VII DPRI dengan Menteri ESDM dan jajarannya, termasuk Dirut PLN pada Senin lalu.

Menurut Mulyanto, melalui UU No. 3/2020 tentang Minerba, PKP2B (kontrak karya generasi pertama) secara otomatis dimungkinkan mendapat IUPK (ijin usaha pertambangan khusus) batu bara, sehingga pengusaha pemasok batubara kepada PLTU ini dimudahkan dalam proses keberlanjutan usahanya. Hal ini membuat ketersediaan sumber energi untuk PLTU menjadi terjaga.

Pemerintah juga mewajibkan perusahaan tambang batubara mengalokasikan 25 persen hasil produksinya untuk bahan bakar PLTU melalui mekanisme DMO (domestic market obligation).

To ensure a stable price and ease PLTU, the Government has set a coal price of USD 70 / ton (price capping). If the reference coal price (HBA) is more than USD 70 / ton, the PLTU only needs to pay USD 70 / ton. Meanwhile, if the HBA drops below the price of USD 70 / ton, the PLTU will pay the coal price which is sufficient for the HBA.

Most recently, to reduce the cost of handling and transportation of coal ash waste from PLTU and its use for various purposes, the Government removed coal ash (fly ash and bottom ash) from the category of hazardous and toxic waste (B3).

“Of course, the various policies and incentives mentioned above, directly or indirectly, will reduce the BPP of electricity from the PLTU.

Indeed, there is nothing wrong with the aforementioned policy, in an effort to keep electricity prices stable.

However, when we want to encourage an increase in the contribution of electricity from renewable energy sources in the national energy mix, the steps above can be seen as counterproductive policies.

With these various steps, instead of phasing out (gradual reduction) of the PLTU, what happens is the increasing dependence of national electricity on PLTUs, “said Mulyanto.

On the other hand, continued Mulyanto, the Government was inconsistent with regard to the construction of new power plants. When in 2014 other countries in the world were busy reducing their PLTUs and switching to renewable energy plants, as an implementation of the Paris Agreement to reduce greenhouse gas emissions, Indonedia even boosted the construction of PLTUs.

“The addition of 35,000 MW of power plants is actually dominated by PLTUs not EBT generators.

With the various pro-PLTU policies mentioned above, in fact we are not “braking” fossil energy but are actually “accelerating”. This is inconsistent, “said Mulyanto. (Ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Minta Pemerintah Tolak Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar

Diterbitkan

Pada

DPR Minta Pemerintah Tolak Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar
Baca Berita

DPR

Menteri Erick Ingin Beli Peternakan di Luar Negeri, Firman Soebagyo : Memang Indonesia Kekurangan Lahan?

Diterbitkan

Pada

Menteri Erick Ingin Beli Peternakan di Luar Negeri, Firman Soebagyo : Memang Indonesia Kekurangan Lahan?
Baca Berita

DPR

Dewan Yakin BIN dan Polri Tahu Posisi dari Penista Agama Jozeph Paul Zhang

Diterbitkan

Pada

Dewan Yakin BIN dan Polri Tahu Posisi dari Penista Agama Jozeph Paul Zhang
Baca Berita
Loading...