Connect with us

Politik

Adies Kadir: Setiap Lembaga Negara dan Parpol harus Punya Pengawas Internal dan Eksternal

Diterbitkan

Pada

Adies Kadir: Setiap Lembaga Negara dan Parpol harus Punya Pengawas Internal dan Eksternal
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir (ist/net)

Realitarakyat.com – Setiap lembaga negara, termasuk partai politik (Parpol) harus memiliki pengawas internal sekaligus eksternal yang mengawasi perilaku para pejabat publik dari pelanggaran etika.

Demikian dikatakan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bertajuk ‘Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik’, di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Menurutnya, independensi lembaga pengawas saat ini masih dipertanyakan, baik kinerja maupun para individu yang duduk sebagai pengawas. Di hampir lembaga, baik legislatif, yudikatif, dan ekesekutif punya pengawasnya masing-masing. Masalahnya, lembaga pengawas kerap berjalan sendiri-sendiri.

“Baik buruknya bangsa ini ditentukan oleh kita, para pejabatnya. Diperlukan pengawas di setiap lembaga, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di beberapa lembaga sudah ada yang mengawasi pelanggaran etika. Yang jadi pertanyaan apakah independensi lembaga-lembaga pengawas internal tersebut bisa dipercaya. Apakah juga mereka yang dipercaya itu sudah bisa memegang amanah,” kata Adies.

Adies menyebut, di yudikatif ada Komisi Yudiasial (KY), di kejaksaan ada Komisi Kejaksaan (Komjak), dan kepolisian ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ini adalah pengawas eksternal. Masalah yang selalu muncul, sambung politisi Partai Golkar ini, produk keputusan-keputusan yang dihasilkan para pengawas eksternal ini dijalankan lembaga negara secara konsekuen atau tidak.

“Di sinilah diperlukan lembaga etik yang terintegrasi antara kode etik internal dan eksternal,” ungkap Adies dalam paparannya.

Belum semua lembaga negara punya pengawas eksternalnya. Namun, pengawas eksternal kuga kerap jalan sendiri tanpa koordinasi. Di KPK, misalnya, ada Dewan Pengawas (Dewas) yang SOP-nya saja belum diatur.

“Kalau kita di partai sudah ada UU Parpol yang mengatur. Mahkamah partai juga keputusannya final dan mengikat. Sesuatu yang sudah masuk ke lembaga etik atau mahkamah partai biasanya kalau dilempar ke pengadilan akan ditolak, karena dinilai masalah internal partai,” imbuhnya.

“Lembaga DPR ini sudah seperti etalase. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Kalau ada yang melanggar atau ‘bermain’ di Banggar, misalnya, gampang sekali dicari buktinya. Lapor ke MKD, selesai orang ini,” tambah legislator dapil Jawa Timur I itu.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Kecam Keras, PBNU Minta Polisi Tangkap Jozeph Paul Zhang

Diterbitkan

Pada

Kecam Keras, PBNU Minta Polisi Tangkap Jozeph Paul Zhang
Baca Berita

Headline

Pendaftaran Merek Demokrat Dipertanyakan, Pendiri Demokrat Wisnu HKP : Itu Milik Publik Bukan Milik Pribadi SBY

Diterbitkan

Pada

Pendaftaran Merek Demokrat Dipertanyakan, Pendiri Demokrat Wisnu HKP : Itu Milik Publik Bukan Milik Pribadi SBY
Baca Berita

Headline

Diiuskan Kembali Masuk Kabinet, Tiga Petinggi PAN Ini Berpeluang Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf

Diterbitkan

Pada

Diiuskan Kembali Masuk Kabinet, Tiga Petinggi PAN Ini Berpeluang Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Baca Berita
Loading...