Connect with us

Politik

Soal Hukuman Mati Edhy dan Juliari, PKB Senayan Minta Wamenkum HAM Tak Buat Gaduh

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pernyataan Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej yang menilai eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari Batubara layak dituntut hukuman mati menuai kritik. Salah satu kritik dilontarkan oleh PKB.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Syamsurijal menilai pernyataan Wamenkum HAM hanya membuat gaduh saja.

“Sebagai pejabat negara pembantu presiden jangan buat gaduh beropini yang bukan tupoksinya,” kata Cucun kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Anggota Komisi III DPR RI itu meminta Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej tidak asal berbicara. Khususnya, terkait kasus yang sedang ditangani oleh lembaga lain.

“Sebagai mitra Kemenkumham mengingatkan Wamen jangan asal bicara bukan kewenangannya dan jangan membuat opini suatu perkara yang sedang ditangani lembaga lain,” ujarnya.

Cucun meminta semua pihak menghargai proses yang sedang dilakukan terkait kasus korupsi yang dilakukan Edhy Prabowo dan Juliari Batubara.

“Biarkan lembaga berwenang yang sedang menangani di lingkungan KPK dan Pengadilan Tipikor yang menentukan,” tegasnya.

Secara terpisah, Waketum PKB Jazilul Fawaid meminta Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej berhati-hati mengeluarkan komentar. Menurut dia, komentar seorang pejabat dapat memengaruhi opini publik hingga proses hukum yang berjalan.

“Kami tidak yakin ini penggiringan opini, namun perlu hati hati sebab komentar seorang pejabat negara, apalagi setingkat wakil menteri dapat saja mempengaruhi opini publik dan proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wamenkum HAM Edward Omar Sharif Hiariej sebelumnya menilai Edhy Prabowo dan Juliari Batubara layak dituntut hukuman mati. Kedua mantan menteri itu dinilai layak hukuman mati karena melakukan korupsi di saat pandemi COVID-19.

“Kedua kasus korupsi yang terjadi pada era pandemi, seperti misalnya kita ketahui bersama misalnya bahwa dua mantan menteri terkena OTT KPK pada akhir tahun 2020. Yang satu pada bulan akhir November, yang satu pada 4 Desember. Bagi saya, kedua mantan menteri ini melakukan perbuatan korupsi yang kemudian kena OTT KPK, bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, yang mana pemberatannya sampai pidana mati,” ujar Omar, Selasa (16/2).

Untuk diketahui, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara dijerat sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus yang berbeda. Keduanya kini ditahan oleh KPK.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor benih saat masih menjabat Menteri KP. Edhy diduga menerima uang suap senilai Rp 3,4 miliar dan USD 100 ribu.

Sementara itu, Juliari Batubara menjadi tersangka dalam perkara korupsi bansos COVID-19 saat menjabat Mensos. KPK menduga Juliari itu menyunat Rp 10 ribu dari tiap paket pengadaan bansos COVID-19 seharga Rp 300 ribu. Total duit yang diduga telah diterima sebesar Rp 17 miliar.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Pemerintah Cuma Anggarkan Rp298 Triliun untuk Belanja Militer Periode 2020-2024

Diterbitkan

Pada

Pemerintah Cuma Anggarkan Rp298 Triliun untuk Belanja Militer Periode 2020-2024
Baca Berita

Politik

Partai PRIMA Menuntut DPR Segera bahas dan Sahkan RUU PKS

Diterbitkan

Pada

Penulis

Partai PRIMA Menuntut DPR Segera bahas dan Sahkan RUU PKS
Baca Berita

Politik

Gelora: Sumpah Palapa Jadi Spirit Akhiri Pembelahan dan Fokus Capai Lima Besar Dunia

Diterbitkan

Pada

Gelora: Sumpah Palapa Jadi Spirit Akhiri Pembelahan dan Fokus Capai Lima Besar Dunia
Baca Berita
Loading...