Connect with us

Headline

Sidang Sengketa Pilkada Kabupaten Bima, MK Menangkan Pasangan Indah Dhamayanti Putri-Dahlan Muhammad Noe

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bima, NTB Indah Dhamayanti Putri-Dahlan Muhammad Noe (In-Dah) memenangkan sengketa Pilkada Bima. Hal ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatam pemohon paslon Syafrudin-Ady Mahyudi.

Dalam pembacaan hasil keputusan, Rabu (17/02/2021), hakim memutuskan menolak semua seluruh gugatan pemohon atas termohon KPU Bima.

Mendengar hasil keputusan MK, paslon Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan Muhammad Noer (In-Dah) yang mendapat suara tertinggi, menggelar konferensi pers di salah satu hotel di jakarta.

Paslon In-Dah mengucapkan terima kasih atas dukungan pada tim kuasa hukum serta tim-tim yang tampan dan tidak tampak.

“Dengan ditolaknya seluruh gugatan pemohon, saya Indah Dhamayanti Putri (IDP)-Wakil Bupati Bima Dahlan M Noer, meminta agar masyarakat bersatu dan merajut kembali ukhuwah silaturahmi dalam bingkai kebersamaan tanpa ada pemetaan dalam membangun Kabupaten Bima ke depan,” tutur Umi Dinda.

Selain itu, paslon In-Dah juga meminta kepada pihak penyelenggara KPU maupun Bawaslu dan juga TNI serta Polri, agar dapat bekerja sesuai tahapan proses selanjutnya, sehingga IDP-Dahlan dapat sesegera dilantik untuk dapat bekerja kembali dalam melayani masyarakat guna membangun Bima yang utuh.

“Saya berharap, pasca diputuskan oleh MK hari ini seluruh pendukung dan simpatisan diharapkan untuk tidak beruforia berlebihan yang menyebabkan terjadinyan perpecahan,” katanya.

Umi Dinda sangat berterima kasih pada seluruh insan pers yang ikut mengawal proses kegiatan Pilkada dari awal hingga akhir.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Bima Dahlan M Noer, bahwa hari ini MK telah memutuskan hasil sengketa Pilkada Kabupaten Bima, dan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan diperiode pertama.

“Untuk periode kedua, kami masih menunggu pelantikan yang akan ditentukan oleh KPUD Bima. Mari bersama bahu membahu membangun bima yang lebih maju lagi seperti daerah daerah lain yang lebih dulu maju,” katanya.

Selama proses persidangan selama tiga kali berlangsung di MK hingga melahirkan keputusan pada Rabu siang itu, pihak pemohon tak mampu melengkapi bukti yang kuat sebagai syarat administratif yang formil.

Dua kali persidangan awal, hakim meminta agar pemohon melengkapi bukti kecurangan yang terjadi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan tuntutan yang dilayangkan pemohon sejak masuk pada masa awal persidangan waktu itu.

Termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum.

“Menyatakan pengajuan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu. Dalam Pokok Perkara, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim MK.(Ilm)

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Irma Suryani : KPK Bukan Milik Novel CS, Itu Lembaga Negara dan harus Patuh Sama Negara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Irma Suryani : KPK Bukan Milik Novel CS, Itu Lembaga Negara dan harus Patuh Sama Negara
Baca Berita

MPR

Waka MPR RI Lestari : Ledakan Kasus Covid-19 Harus Dihadapi dengan Langkah Luar Biasa

Diterbitkan

Pada

Penulis

Waka MPR RI Lestari : Ledakan Kasus Covid-19 Harus Dihadapi dengan Langkah Luar Biasa
Baca Berita

Headline

Arab Saudi Saat Mengalami Gelombang Panas Dengan Suhu Mencapai 48 Derajat Celcius

Diterbitkan

Pada

Arab Saudi Saat Mengalami Gelombang Panas Dengan Suhu Mencapai 48 Derajat Celcius
Baca Berita
Loading...