Connect with us

DPR

Raker dengan Kemendag, Komisi VI Soroti Peranjian Kerja Sama ASEAN bidang Jasa

Diterbitkan

Pada

Wakil Ketua Komisi VI, Mohamad Hekal (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi VI, Mohamad Hekal mengatakan, rapat kerja komisi kali ini menyetujui Rencana Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket ke-10 dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan yang menjelaskan perjanjian kerja sama itu di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

“Kmisi VI menyetujui protokol tersebut melalui mekanisme peraturan presiden. Kami juga meminta Menteri Perdagangan menerangkan rencana aksi tindak lanjut terhadap peraturan presiden tersebut untuk melaksanakan komitmen paket ke-10,” ungkap Hekal saat rapat berlangsung.

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa Menteri Perdagangan agar berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri jasa Indonesia. Supaya industri jasa lokal mampu berkompetisi dengan negara lain, demi menghadapi dampak dari perjanjian kerja sama ini.

Tak lupa, Hekal menekankan agar Menteri Perdagangan dapat bersinergi dengan asosiasi jasa lainnya demi meningkatkan kompetisi produk jasa Indonesia. Sehingga, produk jasa dalam negeri mampu bersaing di pasar global dan membawa dampak bagi perekonomian nasional serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Anggota Komisi VI, Nevi Zuariana, juga menekankan bahwa keberadaan paket ke-10 perjanjian kerja sama ASEAN di bidang industri jasa ini juga tak melupakan industri dalam negeri.

“Paket ini harus dapat melindungi industri jasa dalam negeri dengan mengutamakan prinsip efisiensi berkeadilan dalam menjalankan investasi, khususnya terhadap asing agar dapat bermitra dengan UMKM,” katanya.

Selain itu Nevi juga mendorong agar pemerintah memperhatikan penggunaan tenaga kerja dalam negeri terhadap paket kerja sama ini, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, Anggota Komisi VI Evita Nursanty juga mengimbau kepada Menteri Perdagangan agar perjanjian perdagangan ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam negeri.

“Tolong setiap perjanjian bisa disosialisasikan, supaya kami juga bisa mensosialisasikan ke dapil masing-masing. Jangan hanya disahkan saja tapi tidak disosialisasikan,” sebut politisi dapil Jawa Tengah III itu. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Minta HGU yang Diterbitkan ke Investor Dicek Implementasinya

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Minta HGU yang Diterbitkan ke Investor Dicek Implementasinya
Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal/Net
Baca Berita

DPR

Pelakunya Diduga Polisi PJR, DPR Sesalkan Aksi Kekerasan terhadap Sopir di Tol Japek

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pelakunya Diduga Polisi PJR, DPR Sesalkan Aksi Kekerasan terhadap Sopir di Tol Japek
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi (ist/net)
Baca Berita

DPR

Ketua DPR Dukung RI Jadi Pusat Produksi Vaksin Global

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Dukung RI Jadi Pusat Produksi Vaksin Global
Ketua DPR RI Puan Maharani (ist/net)
Baca Berita
Loading...