Connect with us

DPR

Polemik Soal Seragam Sekolah, Syaiful Huda Minta Kemendikbud Segera Buka Ruang Dialog

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan, polemik penolakan SKB 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Sekolah oleh Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat harus menjadi bahan masukan dari pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ).

“Mereka (Kemendikbud) harus ambil inisiatif membuka ruang dialog agar tidak terjadi kesalahpahaman termasuk bias penafsiran terkait diktum-diktum yang dipersoalkan oleh banyak kalangan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Dia menjelaskan, seperti diktum ketiga yang berbunyi ‘Pemda dan Sekolah Tidak Boleh Mewajibkan atau Melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Diktum ini dianggap banyak kalangan meniadakan ruang bagi sekolah dalam mengarahkan siswa untuk memakai seragam sesuai dengan agama masing-masing.

Menurut Huda, ruang dialog antara Kemendikbud dan pemerintah daerah ini harus intensif dilakukan, sehingga tujuan SKB 3 Menteri tentang seragam dan atribut sekolah yakni meniadakan lagi pemaksaan sewenang-wenang oleh sekolah dalam hal pemakaian seragam tercapai.

Huda mengatakan, harus diakui selama ini memang ada pemaksaan sekolah dalam hal seragam yang menciderai hak dasar siswa seperti kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswa muslim di Bali dan Papua atau pemaksaan jilbab bagi siswa non-muslim di SMKN 2 Padang. Maka SKB 3 Menteri lahir.

Di sisi lain, Huda melihat Walkot Padang Pariaman belum melihat secara utuh SKB 3 Menteri ini. Hal itu bisa dilihat dari beberapa poin pernyataannya. Pertama dia sepertinya tidak paham jika SKB 3 menteri itu hanya berlaku bagi sekolah di bawah kendali pemda atau sekolah negeri.

“Dia menyebut bagaimana penerapan SKB 3 menteri di SDIT, padahal umumnya SDIT dikelola swasta,” kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini

Kedua, lanjut dia, tidak bisa dibenarkan jika dia mengklaim tidak ada keberatan pemakaian seragam dari siswa di pariaman terutama non muslim untuk pakai jilbab dengan alasan bahwa mayoritas pariaman homogen beragama Islam. Dia menduga, bisa jadi keberatan non-muslim pake seragam berjilbab itu tidak tersuarakan.

“Ketiga sudah keharusan pemda menjalankan aturan di atasnya termasuk SKB 3 menteri. Otonomi daerah tidak boleh menghalangi kewajiban daerah patuh pada pemerintah pusat,” paparnya.(Ilm)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Dorong KLHK Koreksi Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2022

Diterbitkan

Pada

DPR Dorong KLHK Koreksi Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2022
Baca Berita

DPR

DPR Dukung Perubahan Sistem Bansos BNPT

Diterbitkan

Pada

DPR Dukung Perubahan Sistem Bansos BNPT
Baca Berita

DPR

 Fraksi PKS Terima Aspirasi DPR Papua Terkait Revisi UU Dana Otsus Papua

Diterbitkan

Pada

Penulis

 Fraksi PKS Terima Aspirasi DPR Papua Terkait Revisi UU Dana Otsus Papua
Baca Berita
Loading...