Connect with us

Politik

PKB Ingin UU ITE Segera Direvisi

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021) kemarin, Presiden Joko Widodo berpesan agar implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika hal itu tak dapat dipenuhi, ia akan meminta DPR untuk merevisi UU tersebut.

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik rencana pemerintah (Presiden Jokowi) untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPP PKB, Dr. Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

“Kami setuju. Sebab UU ITE filosofi dan tujuan awalnya terkait transaksi elektronik bukan ujaran kebencian,” katanya.

Pasal-pasal karet yang ada di UU ITE kata Gus Jazil, sapaan akrabnya, sejatinya juga hasil revisi, namun masih parsial, multi tafsir dan mudah melenceng.

“Hemat saya, akan lebih bagus jika diajukan draf RUU baru khusus tentang etika informasi, yang dapat menertibkan informasi palsu, akun palsu bahkan buzzer palsu robotik yang bernaluri hoax, fitnah, ujaran kebencian, ancaman dan rasis,” tegasnya.

Tidak cukup UU ITE, menurut Wakil Ketua MPR RI itu, Indonesia saat ini juga perlu UU yang mengatur etika, kesadaran dan ketertiban dalam menggunakan jejaring informasi dan media sosial. “Pasal karet, salahsatunya terkait pencemaran nama baik, ancaman dan lainnya, ini perlu diperjelas definisi dan batasannya,” pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Besok, DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu

Diterbitkan

Pada

Besok, DKPP Gelar Sidang Kode Etik Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu
Baca Berita

Politik

Gelora: Disintegrasi Sosial Jadi Ancaman Besar di Masa Pandemi Covid

Diterbitkan

Pada

Gelora: Disintegrasi Sosial Jadi Ancaman Besar di Masa Pandemi Covid
Baca Berita

Daerah

Pimpinan Dianggap Tak Transparan, 29 Anggota DPRD Bandarlampung Ancam Gelar Paripurna Tandingan

Diterbitkan

Pada

Pimpinan Dianggap Tak Transparan, 29 Anggota DPRD Bandarlampung Ancam Gelar Paripurna Tandingan
Baca Berita
Loading...