Pengamat: Jika Hulunya Tak Dibereskan, KPK Tetap akan Jadi Tukang Tangkap Koruptor

  • Bagikan
Pengamat: Jika Hulunya Tak Dibereskan, KPK Tetap akan Jadi Tukang Tangkap Koruptor
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, telah menambah daftar pejabat yang terjerat kasus korupsi.

Atas kasus tersebut, selain regulasi, diperlukan tindakan preventif dan penindakan yang tegas oleh institusi penegak hukum, meskipun masih belum cukup efektif jika hulunya tidak diselesaikan.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, di Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

“Ini menjadi PR yang harus segera diselesaikan. Bereskan hulunya, jangan hanya hilirnya. Antara hulu dan hilir harus selaras,” kata Karyono lagi.

Menurut dia, salah satu penyebab kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi, karena tingginya biaya politik elektoral hingga mencapai ratusan miliar rupiah.

“Hal ini juga dialami para wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi. Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya politik,” kata dia.

Karyono menjelaskan, banyaknya pejabat negara dan birokrasi di pemerintahan atau institusi negara yang terjerat korupsi karena diduga adanya transaksi jual beli jabatan.

“Di luar persoalan ongkos politik dan ongkos birokrasi, yang menjadi sumber penyebab korupsi juga masalah mental dan budaya, seperti gaya hidup mewah, dan keserakahan,” ujarnya.

Persoalan lain yang sering muncul adalah instrumen hukum menjadi alat politik. Hal ini juga berpotensi mengganggu agenda penegakan hukum.

“Jadi, selama hulunya tidak diselesaikan, maka selamanya korupsi sulit diberantas. Jika tidak ada kebijakan yang holistik, maka KPK dan aparat penegak hukum lainnya selamanya hanya menjadi tukang tangkap koruptor,” ujar Karyono. (ndi)

  • Bagikan