Connect with us

DPR

Pemerintah Harus Rinci Jenis Vaksin di Program Vaksinasi Gotong Royong

Diterbitkan

Pada

Pemerintah Harus Rinci Jenis Vaksin di Program Vaksinasi Gotong Royong
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah Pusat harus merinci jenis-jenis vaksin yang akan digunakan di program Vaksin Gotong Royong dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mandiri.

Hal ini dikatakan, anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).

Netty juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memproses vaksin tersebut sesuai tahapan keilmuan untuk memastikan keamanan dan khasiatnya.

“Saya meminta pemerintah secara terbuka menyebutkan jenis dan merk vaksin yang mana serta memproses produk vaksin tersebut sesuai tahapan ilmiah untuk memenuhi aspek keamanan dan kehalalannya dari BPOM dan MUI,” kata Netty.

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga memberikan beberapa catatan untuk pemerintah terkait Program Vaksin Gotong Royong.

Menurutnya perusahaan atau badan usaha yang mengikut program Vaksinasi Gotong Royong ini harus bisa memberikan jaminan bahwa vaksin diberikan secara gratis dan tidak memotong gaji bulanan tiap karyawan.

“Kedua, jangan sampai kesempatan yang besar ini dimanfaatkan oleh oknum pemburu rente yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

Ia juga meminta pemerintah bertindak tegas jika diketahui ada pihak yang memperjualbelikan Vaksin Gotong Royong. Proses distribusi dan pengawasan Vaksinasi Gotong Royong juga harus diawasi ketat oleh pemerintah.

“Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan pada pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi ini di fasilitas kesehatan yang dimaksud dalam aturan ini,” ujarnya.

Sebagai informasi Vaksin Gotong Royong merupakan program vaksinasi mandiri dari pemerintah, sesuai dengan Kepmenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam Rangka Pengendalian Pandemi.

Dalam beleid tersebut, vaksinasi mandiri dilakukan oleh badan usaha/perusahaan sehingga pembiayaannya ditanggung oleh perusahaan. Namun Kemenkes belum memberikan rincian jenis vaksin yang akan digunakan dalam program mandiri ini. Meski demikian, Kemenkes memastikan jenis vaksin mandiri akan berbeda dengan vaksin gratis program pemerintah.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Dewan Minta Masyarakat Hentikan Provokasi soal Penganiayaan Warga Papua

Diterbitkan

Pada

Dewan Minta Masyarakat Hentikan Provokasi soal Penganiayaan Warga Papua
Baca Berita

DPR

Faisol Riza Nilai PGE Berpengalaman Kelola Panas Bumi

Diterbitkan

Pada

Faisol Riza Nilai PGE Berpengalaman Kelola Panas Bumi
Baca Berita

DPR

Dyah Roro Tolak Kebijakan Fasilitas Isoman untuk Anggota DPR di Hotel

Diterbitkan

Pada

Dyah Roro Tolak Kebijakan Fasilitas Isoman untuk Anggota DPR di Hotel
Baca Berita
Loading...